Banyak orang berasumsi, oposisi hanya akan merugikan. Sebagian lagi malah mencibir bahwa oposisi hanya deretan barisan sakit hati. Oposisi tak ada gunanya, hanya mengerocoki pemerintah yang sedang bekerja membangun negara. Lebih parah lagi, oposisi hanya akan membuat partai bersangkutan menjadi sengsara, tidak mendapatkan kucuran dana. Karena proyek-proyek sudah diambil partai pemerintah. Bukankah demokrasi itu mahal dan kampanye itu perlu biaya? Intinya oposisi, bukanlah posisi yang harus dikejar, malah kalau bisa dihindari karena hanya bikin susah saja.

Oposisi itu kelompok politik terorganisasi yang memberikan pandangan yang berbeda dengan pemerintah. Tapi bagi mereka yang berpikiran sempit, oposisi adalah bak lorong gelap yang pengap tak ada harapan. Bagi mereka yang tidak memiliki jiwa pejuang, oposisi malah bikin capek. Oposisi hanya tempat meratapi kekalahan saja.

Padahal —di alam demokrasi ini— apa salahnya berbeda pandangan dengan pemerintah? Bukankah menganggap oposisi tidak ada, sama saja dengan menafikan hakikat demokrasi itu sendiri. Kalau tidak ada oposisi, siapa yang akan menyeimbangkan bandul trias politika, bisa-bisa malah berat sebelah. Kalau oposisi tidak boleh, lalu apa bedanya dengan komunis yang otoriter?
Pemilu Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 sangatlah unik, karena benar-benar bertarung antara dua kubu. Pertarungan yang sangat keras. Keduanya sama-sama yakin menang. Kalaupun menang, maka kemenangan yang tipis dan itulah yang terjadi. Meski dinyatakan kalah oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pemilih Prabowo tidaklah sedikit. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika pertemuan dengan Koalisi Merah Putih di kediamannya Puri Cikeas menyampaikan, perolehan suara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Pemilihan Presiden (Pilpres) cukup signifikan. Hal ini bisa menjadi kekuatan penyeimbang terhadap pemerintahan mendatang dalam membangun demokrasi.

Kekuatan penyeimbang di pemerintahan yang akan datang ini merupakan sebuah terobosan baru. Karena sebelumnya orang alergi dengan oposisi. Bukankah bagus kalau misal demokrasi di Indonesia ada dua kubu. Ada pemerintahan dan penyeimbang, bagus karena ada check and balances seperti di Amerika. Jadi untuk menyebut perbandingan ini, demokrasi di Indonesia disejajarkan dengan Amerika. Sungguh pencapaian yang luar biasa.

Jadi dengan adanya dua kubu yakni, Koalisi Merah Putih dan koalisi pendukung pasangan Jokowi - JK ke depan bisa saling kontrol melalui kekuatan penyeimbangan tersebut. Inilah yang disebut sebagai terobosan, demokrasi Indonesia tengah mengarah kesana. Dengan hanya menyisakan dua kekuatan jadinya tidak semrawut. Tidak membuat rakyat jadi bingung. Biaya Pemilu jadi bisa dihemat.

Dari terobosan ini kalau KMP bisa menunjukkan prestasi kerja, maka suara nyinyir tadi akan terbungkam sendiri. Akhirnya masyarakat bisa menerima, menghargai dan mendukung keputusan KMP menjadi kekuatan penyeimbang di pemerintahan yang akan datang. Sangat bagus Karena memperkaya demokrasi Indonesia dan tidak terlalu banyak parpol. Ini bisa menjadi lembaran sejarah baru dalam perpolitikan Indonesia. Demokrasi berjalan on the track.
Dengan demikian, menjadi kelompok oposisi yang berada di luar pemerintahan sama mulianya dengan menjadi pihak yang menjalankan roda pemerintahan. Kedua posisi dan peran ini memang sangat mulia. Sebab langkah dan gerak keduanya juga ditunjukan untuk berjuang demi kepentingan negara dan rakyat. Jadi ada kebanggaan menjadi oposisi.
Golkar Menjadi Oposisi

Sejarah baru inilah yang akan dibuat oleh Partai Golkar. Partai yang selama hidupnya ini menjadi partai pemerintah kini tengah mengukir sejarah barunya. Golkar menjadi oposisi maka partai beringin ini membuat tradisi baru. Menurut SUrvei Sinergi Data Indonesia (SDI) Mayoritas pemegang suara sah di Golkar ingin menjadi partai penyeimbang. Sedangkan 29,50 persen ingin Golkar masuk pemerintahan, sementara di luar pemerintahan 55,90 persen dan tidak tahu 14,70 persen.

Dalam melakukan survei, Sinergi Data Indonesia (SDI) memakai metode proportionate stratified random sampling. Dengan jumlah responden 156 orang yang berasal dari ketua dan sekretaris DPD Golkar se- Indonesia. Survei dilakukan pada 19-29 Agustus 2014, dengan Margin of error 6,8 persen.
Memang terlalu pagi untuk menilai prestasi KMP, koalisi ini harus melewati serangkaian ujian. Tapi kesolidan partai yang bergabung didalamnya adalah modal yang besar. Semoga mereka bisa mengkapitalisasi modal itu menjadi karya yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Paling tidak keberanian untuk membuat sejarah patut mendapat acungan jempol.

Sumber Terkait: http://www.merdeka.com/politik/geril...-parlemen.html
http://www.voa-islam.com/read/indone....m5zCCDY6.dpbs
http://www.rmol.co/read/2014/09/03/1...edium=facebook