TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengaku prihatin dengan bertambahnya menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II yang ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Tjahjo, hal ini bisa menjadi bahan pembelajaran presiden terpilih, Joko Widodo, untuk menentukan orang-orang yang duduk di kursi menteri. (Baca: Kasus Jero Wacik, Jokowi Diminta Waspada)

"Saya berharap penegak hukum seperti Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi memberi masukan ke Jokowi-Jusuf Kalla," kata Tjahjo di kompleks parlemen Senayan, 4 September 2014. Tjahjo menginginkan aparat membantu membeberkan kasus hukum yang menjerat calon menteri pemerintahan Jokowi. (Baca: Jero, Menteri Ketiga SBY yang Terjerat Korupsi)

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang juga Sekretaris Mejelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka di kasus pemerasan dana operasional kementerian. Ulah Jero ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 9,9 miliar. (Baca: 7 Elite Demokrat Ini Tersandung Kasus Korupsi)

Tjahjo membenarkan semua menteri yang menjadi tersangka kasus korupsi berlatar belakang dari partai. Selain Jero Wacik, ada juga terdakwa kasus pusat olahraga Hambalang dari Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, yang terguling dari posisi Menteri Pemuda dan Olahraga. Selain itu, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan dan mantan Menteri Agama Suryadarma Ali kini telah menjadi tersangka korupsi haji.

"Saya kira oknum saja, bukan berarti orang partai tak boleh jadi menteri," kata Tjahjo. Dia mengatakan kabinet Jokowi-JK lebih mengandalkan latar belakang yang bersih, tanpa melihat dari unsur partai politik, birokrasi atau profesional.

Kemarin, presiden terpilih Joko Widodo enggan menanggapi tentang penetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik sebagai tersangka. Namun, ia mengatakan akan berhati-hati memilih menteri agar penetapan seorang menteri menjadi tersangka tidak terulang.

"Saya sampaikan bolak-balik, memilih menteri itu harus yang mempunyai karakter kuat, integritas yang bagus, dan kemampuan manajerial yang kuat," katanya di Otista, Jakarta Timur, Rabu, 3 September 2014.

Jokowi mengatakan akan teliti mencari menteri. Ia ingin agar menteri yang masuk dalam kabinetnya kelak tidak tersangkut kasus korupsi. Mantan Wali Kota Solo ini mengaku juga sudah punya strategi khusus untuk memberantas mafia yang ada di kementerian-kementerian. "Pasti sudah punya (strategi berantas mafia). Nanti kamu lihat, masak saya keluarkan sekarang. Saya sudah siap pasang kuda-kuda, dong, dari sekarang," katanya.

Sumber

ya memang KPK harus aktif terhadap rekam jejak menteri supaya tidak salah pilih kayak yg sudah2..