MERDEKA.COM. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Menteri ESDM Jero Wacik sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemerasan di Kementerian ESDM. Jero merupakan menteri ke-3 di kabinet Presiden SBY yang telah menjadi tersangka KPK.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dilaporkan Jero kepada KPK pada 1 Februari 2012 silam, politikus Partai Demokrat itu memiliki jumlah total harta sebesar Rp 11.693.375.000 dan USD 430.000.

Jumlah tersebut terdiri dari berbagai jenis harta. Untuk harta tidak bergerak senilai Rp 8.218.375.000. Harta tidak bergerak itu terdiri dari tanah dan bangunan seluas 1.550 meter persegi dan 750 meter persegi di Kabupaten Tangerang yang berasal dari hasil sendiri perolehan tahun 1998 sampai 1999.

Tanah seluas 169 meter persegi di Kabupaten Tangerang berasal dari hasil sendiri perolehan tahun 2003 sampai 2004. Tanah seluas 21.050 meter persegi di Kabupaten Tabanan berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 1994-2003.

Tanah seluas 2.265 meter persegi di Kota Depok berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 1994-1998. Tanah seluas 1.960 meter persegi di Kabupaten Tabanan.

Sementara, harta bergerak yang dimiliki Jero Wacik total bernilai Rp 375.000.000. Harta bergerak itu terdiri dari Mobil Mercedes Benz E230 tahun pembuatan 1997 berasal dari hasil sendiri tahun 2000.

Mobil Nissan Serena tahun pembuatan 2004 berasal dari hasil sendiri perolehan tahun 2004. Jero Wacik tak memiliki harta yang bergerak di bidang peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, dan pertambangan.

Harta bergerak Jero lainnya bernilai Rp 800.000.000. Terdiri dari logam mulia berasal dari hasil sendiri perolehan tahun 2009, batu mulia dan barang-barang seni serta antik.

Berbeda dengan LHKPN pada 20 November 2009, di LHKPN pada 1 Februari 2012, Jero Wacik tak memiliki surat berharga. Sementara Giro dan setara kas lainnya bernilai Rp 2.300.000.000 dan USD 430.000.

Jero Wacik tak memiliki utang dan piutang. Jumlah total kekayaannya adalah Rp 11.693.375.000 dan USD 430.000.

Jumlah dalam rupiah tersebut turun Rp 675.000.000 jika dibandingkan LHKPN pada 20 November 2009, sebesar Rp 12.368.375.000. Namun jumlah dalam USD di LHKPN 1 Februari 2012, mengalami kenaikan USD 380.000 dibanding LHKPN pada 20 November 2009, USD 50.000.

sumur:
http://www.merdeka.com/peristiwa/daf...i-di-bali.html

aje gile..padahal Masuk ke kantor Minerba udah ga boleh sembarang orang

hasil jual IUP ato gmn nih