Ternyata Jokowi Salah Membaca
Postur RAPBN 2015
Rabu, 03 September 2014 , 04:01:00 WIB
Laporan: Zulhidayat Siregar
RMOL. Sikap Presiden terpilih
Joko Widodo dan tim
ekonominya yang mendorong
kenaikan harga BBM
sesungguhnya sangat politis.
Pasalnya, desakan itu bukan
didasarkan pada fakta yang
valid.
"Jokowi dan tim ekonominya
salah membaca dalam menilai
postur RAPBN 2015," ujar
anggota Komisi VI DPR RI Abdurrahman
Abdullah (Rabu, 3/9).
Dalam berbagai keterangannya di
media, Jokowi mengatakan bahwa
subsidi BBM sebesar Rp 363,53 triliun
terlalu membebani rancangan anggaran
pendapatan dan belanja (RAPBN) untuk
tahun 2015.
Padahal, jumlah sebesar itu bukan untuk
subsidi BBM saja melainkan subsidi
energi yang terdiri dari subsidi BBM,
BBN (Bahan Bakar Nabati), LPG tabung 3
kg, dan LGV sebesar Rp291,11 triliun
dan subsidi listrik mencapai sebesar
Rp72,42 triliun.
"Kalau ditotalkan antara subsidi energi
dan subsidi listrik barulah mencapai Rp
363,53 triliun, bukan semuanya untuk
subsidi BBM," tegas politikus Partai
Demokrat ini.
Lebih jauh dia menjelaskan, subsidi BBM
pada RAPBN 2015 di atas hanya
mengalami peningkatan sebesar 18
persen dari subsidi BBM pada APBNP
2014 (sebesar Rp 246,5 triliun).
Sementara subsidi listrik turun drastis
pada tahun 2015 sebesar 43 persen dari
tahun 2014 (Rp 103,8 triliun).
Penurunan subsidi listrik yang drastis,
yaitu sebesar Rp 31,4 triliun karena
listrik sudah mengalami peningkatan
tarif dasar listri (TDL) sehingga jumlah
subsidi listrik mengalami penurunan
dan tidak terlalu membebani keuangan
negara. Sesungguhnya, dari penurunan
subsidi listrik ini bisa digunakan untuk
subsidi BBM dan negara hanya
menambah subsidi BBM sebesar Rp 13
triliun saja.
"Ini bisa diambil dari kenaikan
pendapatan negara. Dengannya, subsidi
BBM untuk satu tahun ke depan masih
bisa stabil dan alibi terlalu membebani
keuangan negara tidak berdasarkan
fakta," urainya.
Menurutnya, alasan di ataslah yang
mungkin menjadi pertimbangan tim
ekonomi Presiden SBY untuk
memutuskan tidak menaikkan harga
BBM selain dari alasan masih
terbebaninya rakyat akibat kebaikan
TDL dan LPG. "Karena berdasarkan
fakta keuangan yang valid, bukan pada
faktor politis semata," tandasnya. [zul] http://www.rmol.co/read/2014/09/03/170482/Ternyata-Jokowi-Salah-Membaca-Postur-RAPBN-2015- di ajarin dong pak