Di tengah sulitnya menambah infrastruktur pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, untuk mencapai target penerimaan pajak, sejumlah pegawai pajak malah memilih keluar.

“Banyak yang resign. Yang pintar-pintar lagi. Karena katanya, remunerasinya rendah,” aku Dirjen Pajak, Fuad Rahmany, ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Sebagai informasi, remunerasi merupakan total kompensasi yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan dari jasa yang telah dikerjakannya. Biasanya bentuk remunerasi diasosiasikan dengan penghargaan dalam bentuk uang (monetary rewards), atau dapat diartikan juga sebagai upah atau gaji.

Namun sayangnya, ketika ditanyakan berapa jumlah pegawai pajak yang mengundurkan diri, Fuad mengaku tidak memegang angka pasti. “Tapi bukan soal banyaknya, tapi yang pinter-pinter ini yang resign, karena laku di swasta,” lanjut Fuad.

Dia pun mengaku tidak bisa memaksa para pegawainya yang pintar-pintar itu untuk bertahan di DJP. “Gajinya lebih gede di swasta, mereka keluar semua,” ucapnya.

Dua tahun terakhir Fuad meminta agar DJP bisa menambah pegawai. Setidaknya 10.000 per tahun. Meski demikian, realisasinya DJP hanya mendapatkan tambahan 2.000 orang. “Sekarang sudah 20.000 kan mustinya, berarti kurangnya 18.000 dari yang aku butuhkan,” kata dia.

Penambahan pegawai pajak ini penting mengingat sumber-sumber penerimaan pajak sedang loyo, seperti sektor pertambangan, dan ekspor menyusul perlambatan ekonomi. Adapun sumber penerimaan pajak yang bisa digali adalah wajib pajak orang pribadi (OP).

“Paling besar dari OP, seperti yang di Pondok Indah, di Kebayoran, di Menteng. Itu yang sampai sekarang DJP belum mampu untuk mendapatkan penerimaan pajak yang cukup signifikan dari OP. Faktor utamanya adalah infrastruktur DJP,” jelas Fuad soal sumber penerimaan pajak yang masih bisa digali.

“Infrastuktur itu termasuk orangnya, termasuk kantor pajaknya, termasuk anggarannya yang terlalu kecil. Sehingga tidak bisa mengejar OP. OP itu ngejarnya orang per orang lho, jadi butuh petugas,” tambah dia.

Akibat perlambatan ekonomi dan melesetnya sejumlah asumsi makro, pemerintah merevisi target penerimaan pajak. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2014 setoran pajak turun Rp 50,39 triliun. Penerimaan pajak merosot menjadi Rp 1.059,79 triliun dari sebelumnya Rp 1.110,19 triliun dalam APBN 2014. DJP pun tengah memikirkan cara mencapai target baru dengan menggali sumber-sumber penerimaan pajak yang bisa dioptimalkan. sumber