Anggota PDIP usulkan Pertamina go public, jual sahamnya di Pasar Modal

Jakarta – Masalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi masalah yang besar bagi kemajuan bangsa Indonesia. Pasalnya, akibat subsidi yang tinggi, maka anggaran negara semakin tertekan.

Anggota Komisi VII DPR Effendi Simbolon mengatakan, keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, akan bersandar pada konstitusi dan undang-undang (UU) yang mengatur khususnya mengenai migas.

“Namun demikian, pengenaan subsidi itu pada harkat hidup orang banyak memang benar. Ada masyarakat berhak atau tidak, kita melihat orang yang menggunakan BBM bersubsidi masyarakat Indonesia yang berkalangan menengah,” ujar di dalam diskusi Polemik Sindo di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (30/8/2014).

Dia mengatakan, koreksi-koreksi yang datang menjadi masukan khususnya mengenai migas. Menurutnya, dasar menaikkan harga BBM tersebut tentu berlandaskan dari hasil audit.

“Kami mengingatkan pemerintah baru harus memulai dari hasil audit. Kita membutuhkan audit sampai forensik, kita bedah tuntas, berapa sebetulnya harga per liter, mengapa kita berikan harga sekian dan ditambah dengan subsidi? Masyarakat perlu tahu,” katanya.

Menurutnya, dengan adanya angka yang dapat dicek, maka tidak akan menimbulkan persepsi yang salah. Karenanya, dia berharap Pertamina dapat go public, sehingga akses kontrol bisa dilihat oleh setiap warga negara Indonesia.

“Bagaimana mungkin kita tahu belanja per liter, sementara belinya ke Petral saja berapa kita enggak tahu, ketergantungan kita bahkan ada di Petral, kenapa kita enggak mengoreksi saja, kenapa jadi orang-orang yang tidak terlibat jadi ikut dipusingkan,” kata dia.

“Seharusnya kita bisa cari tahu mafia-mafia migas yang tidak pernah tersentuh. Jadi jangan lagi kita berdiskusi di ruang tertutup, agar stake holder-nya bisa semua orang,” tutupnya. (okezone.com) JKGR

http://economy.okezone.com/read/2014...-pertamina-ipo
http://jakartagreater.com/pdip-bakal...pertamina-ipo/

Tambahan :

Kemenperin Sebut Industri Strategis Harus Dikuasai Negara

Denpasar - Mengacu kepada Undang - Undang Dasar 1945, pasal 33 yang mengatakan, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sekertaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Ansari Bukhari mengatakan, industri strategis harus dikuasai negara sesuai amanat Undang-Undang (UU) Perindustrian. Dalam Pasal 84 UU Perindustrian dijelaskan, industri strategis adalah industri yang memenuhi kebutuhan penting bagi kesejahteraan dan menguasai hajat hidup orang banyak. "Karena itu, seharusnya industri strategis dikuasai negara karena memberikan kesejahteraan dan menguasai hajat hidup orang banyak," kata Ansari di Kuta, Denpasar, Bali, akhir pekan lalu.

Menurut Ansari, ketiga sektor industri strategis tersebut adalah industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak, industri yang mengolah sumber daya alam strategis, serta industri yang terkait pertahanan dan keamanan negara. “Definisi harus dikuasai negara bukan berarti milik negara, tapi negara harus bisa mengontrol ketiga sektor industri strategis tersebut,” kata dia.

Lebih lanjut Ansari mengatakan migas dan tambang tidak bisa diperbaharui dan cadangannya akan habis. Karena itu sebaiknya sumber daya alam strategis itu dikuasai negara. "Apalagi itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar,” tegas Ansari.

http://www.neraca.co.id/article/4243...ikuasai-Negara

Ancaman penjualan Aset negara sudah di depan mata....