JAKARTA, KOMPAS.com - Rakyat Indonesia harus bersiap menerima konsekuensi bila pemerintah baru pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla benar-benar menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara bertahap mulai Rp 1.000 per liter hingga Rp 3.000 per liter.

Salah satu konsekuensi yang harus ditanggung adalah kenaikan harga barang. Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Franky Sibarani menghitung: kenaikan harga BBM akan mengerek harga produk industri. Selama ini, biaya energi memberi kontribusi sebesar 10 persen-15 persen dari biaya produksi.

Selain itu, kenaikan harga BBM bersubsidi juga akan berdampak terhadap biaya distribusi produk sebesar 2 persen. Tak menjamin harga barang produksi akan tetap, Franky hanya bilang bila kenaikan biaya distribusi cuma 0 persen-2 persen. "Kami tak akan menaikkan harga jual makanan," kata Franky, Minggu (31/8/2014).

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi, Logistik dan Pemberdayaan Daerah Natsir Mansur menyebut, efek kenaikan harga BBM membuat kenaikan harga barang hingga 25 persen. Apalagi, ini belum memperhitungkan kenaikan listrik mulai 1 September ini.

Adapun, Margono Tanuwijaya, Direktur Pemasaran PT Astra Honda Motor memastikan jika harga BBM naik, harga jual sepeda motor juga melesat. Ketua Umum DPP Organda, Ekasari Lorena menambahkan, jika harga BBM subsidi naik, tarif angkutan umum akan ikut naik 40 persen-70 persen. "Ini tentu memberatkan masyarakat," kata Eka.

Benar, kenaikan harga BBM bersubsidi akan memberi ruang fiskal bagi pemerintah baru untuk menebar kompensasi sebagai jaring pengaman bagi orang-orang yang paling terdampak atas kenaikan BBM bersubsidi.

Akhir pekan lalu, Tim Transisi Jokowi dan Kalla juga telah membuat simulasi atas jaring pengaman itu. Yakni dengan memberikan bantalan berupa Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar masing-masing sebesar Rp 17,6 triliun dan Rp 10,3 triliun, lewat dana desa, hingga melanjutkan program konversi dari minyak ke gas.

Hanya, program-program itu membutuhkan waktu panjang untuk memverifikasi data-data orang-orang yang paling terdampak kenaikan BBM bersubsidi.
Ada baiknya, pemerintah baru juga berani membuka tender pembelian bahan bakar minyak, benar-benar tak ada pat gulipat. Audit secara transparan harus dilakukan agar jadi pijakan kenaikan harga BBM memang pilihan tak terelakkan. Masyarakat Indonesia pasti paham jika kenaikan BBM memang jadi satu-satu pilihan.
http://indonesiasatu.kompas.com/read...campaign=Kknwp