"Yogya itu begitu istimewa, warganya dihina pun justru tersenyum. Yogya adalah Yogya tetap istimewa di hati masyarakat. Walau ada kasus Florence tidak mungkin berdampak pada pariwisata Yogya," tambah Iwan yang dituduh mencemarkan nama baik Jaksa di Depok ini.

ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) mengingatkan kepada warga Yogya bahwa kasus serupa bisa terjadi pada siapapun.

"Mengingatkan warga Yogyakarta, bahwa hal yang sama bisa terjadi pada Anda. Kami, saya, Anda, korban, siapapun bisa menjadi korban dari UU ITE. Jangan mengedepankan kemarahan tanpa berpikir jernih. Saya tanya teman-teman di Yogya, isu di grass root nggak sebesar ini," papar aktivis ICJR, Erasmus, dalam kesempatan yang sama.

Para aktivis ini menyatakan mereka akan mendukung Florence dan kuasa hukumnya, mereka pun menyatakan akan membantu agar Florence bisa segera keluar dari tahanan. Iwan Piliang yang hadir dalam jumpa pers pun mengaku akan datang ke Yogya.

"Kita mau ke Yogya, kalau perlu besok udah di Yogya untuk tarik dulu Florence. Membantu advokasi. Dia sudah minta maaf, masa orang minta maaf nggak dimaafin. Terus perkara etnik yang dipasal 28. Siapa yang mewakili etnik?" tukas Iwan.

Merdeka.com - Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menilai kasus Florence Sihombing, mahasiswi pascasarjana UGM, menambah daftar praktik buruk penanganan kasus-kasus penghinaan yang dijerat dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh aparat penegak hukum. Kasus ini apalagi hingga berujung penahanan dianggap menebarkan rasa takut kepada masyarakat.

"Selain menebarkan rasa takut di masyarakat, hal ini akan berpotensi mengekang kebebasan berekspresi," kata Ketua Divisi Pemenuhan HAM Sipil Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Alex, dalam jumpa pres di kantor Kontras, Minggu (31/8). Koalisi LSM terdiri dari Kontras, ICJR, elsam, YLBHI, LBH Jakarta, LBH pers, ICT Watch, Safenet, PSHK, Leip dan Pil-Net.

Alex menambahkan, praktik-praktik seperti ini menunjukkan besarnya kewenangan penahanan tanpa kontrol dan akuntabilitas yang seimbang yang dimiliki penegak hukum. "Hal ini juga menunjukkan ketidakprofesionalan dari kepolisian DIY dalam penggunaan upaya paksa penahanan Flo," ujarnya.

Florence akhirnya ditahan Polda DIY setelah menjalani pemeriksaan karena laporan terkait postingannya yang dinilai menghina warga Yogyakarta, Sabtu (30/08). Florence pun dijerat dengan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Kabid Humas Polda DIY, AKBP Anny Pujiastuti, Florence secara resmi ditangkap pada 29 Agustus kemarin pukul 17.00 WIB dan kemudian resmi ditahan pukul 17.00 WIB.

"Penangkapan terhadap Florence Sihombing berdasarkan laporan polisi nomor LP/644/VIII/2014/DIY/SPKT tanggal 28 Agustus 2014. Setelah itu dilakukan pemeriksaan di ditreskrimsus Polda," kata Anny pada wartawan di Polda DIY, Sabtu (30/08).

Pasal yang dikenakan kepada Florence dalam UU ITE yaitu pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 1, pasal 28 ayat 2 jo pasal 45 ayat 2 UU ITE no 11 Tahun 2008. Sementara untuk KUHP Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP.

(mdk/ren)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Intitute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus menilai tindakan Plda DIY menahan Florence Sihombing berlebihan, mengingat dirinya telah meminta maaf secara terbuka.
"Florence harus dibebaskan dari tahanan, dia kan sudah meminta maaf melalui akun pribadi media sosial miliknya," kata Erasmus di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Minggu (31/8/2014).
Menurut dia, sanksi sosial yang diterima Florence sudah cukup dan tidak perlu diproses secara hukum. Terlebih, curhatannya tentang Jogja sebetulnya untuk SPBU dekat Lempuyangan, bukan keseluruh masyarakat Jogja.
"Dia sudah cukup menerima hukumannya (sanksi sosial). Penahanan yang dilakukan tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum acara pidana di Indonesia," ujarnya.
Dengan tindakan penahanan tersebut, kata Erasmus, pihak kepolisian telah menebar rasa takut kepada masyarakat karena telah mengekang kebebasan berekpresi. Pihak kepolisian seharusnya, menempatkan diri pada posisi untuk memediasi persoalan yang berkembang, bukan memperkeruh suasana yang ada.
Pada 27 Agustus 2014, Florence mengungkapkan kekesalahannya kepada SPBU dekat Lempuyangan, Yogyakarta, melalui media sosial Path yang berisi "Jogja miskin, tolol, dan tak berbudaya. Teman-teman Jakarta-Bandung jangan mau tinggal di Jogja".