Minggu, 31/08/2014 12:09 WIB
Hamzah Haz dan Tokoh Sepuh PPP Gelar Pertemuan Bahas Pelengseran SDA
Idham Khalid - detikNews



Jakarta - Mantan Wakil Presden Hamzah Haz dan sejumlah senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar terutup di kediaman Hamzah. Pelengseran ketum PPP Suryadharma Ali menjadi pembahasan dalam pertemuan ini.

Pantauan Minggu (31/8/2014), pertemuan yang digelar di rumah Hamzah di Jalan, Patra Kuningan, Jakarta Selatan itu, berlangsung kurang dari satu jam. Terdapat beberapa senior seperti Ubaydillah Murod, Syahrial Agamas, Joko Kertopati, DM Yunus dan Turmuzi.

"Pertemuan ini hanya sekedar silaturahmi kami kepada pak Hamzah, karena beliau kan bekas Ketum. Kami menyadari partai harus segera diperbaiki betapun ini (partai) aset bangsa, milik umat, dan yang harus mendayagunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan bangsa," kata Anggota Majelis Syariah, M Rodja usai pertemuan.

Menurut Rodja,‎ sesuai dengan AD/ART, Mukernas Bogor hanya memutuskan 1 bulan setelah pilpres dilakukan muktamar.

"Sekarang kita serahkan kepda DPW yang punya mandat untuk mendesak DPp segera membentuk panitia muktamar. Sehingga bisa ada perubahan keadaan partai," katanya.

"Muktamar ‎musti dilakukan September Kalau kita mau partai ini bisa efektif,"

Rodja mengatakan, krisis kepemimpinan merupakan masalah yang tengah ada di tubuh partai berlambang ka'bah tersebut. Mereka pun mendesak SDA untuk mundur dari jabatan Ketum.

"Bayangkan di negara asing yang non islam saja seperti di Jepang, Korea, China baru dinyatakan sesuatu oleh negara terhadap pejabatnya dia langsung mengundurkan diri. Kenapa kita yang muslim jadi begini, nggak betul. Yang namanya akhlakul karimah dalam islam itu harus tahu diri.Kalau saya sudah salah ‎ya udah mundur, apa susahnya kita mundur. Dengan demikian partai bisa terselamatkan, umat bisa terselamatkan tidak menjadi cemoohan orang, celaan orang, alah partai lo dipimpin koruptor. Orang tidak akan bilang begitu. Kita harus menjaga itu sebenarnya," katanya.

SDA resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi penyelenggaraan ibadah haji oleh KPK. Diduga, ada upaya penyalahgunaan wewenang dalam kapasitas SDA sebagai menteri agama terkait pengadaan proyek tersebut.