Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi.

Berdasarkan PP ini, Presiden SBY menetapkan tunjangan jabatan Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Mahkamah Konstitusi sebesar Rp121 juta per bulan. Sedangkan, hakim agung atau hakim konstitusi memperoleh Rp72 juta setiap bulannya.

Presiden SBY menerbitkan PP ini dengan pertimbangan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.