Tak ada laut yang tak bergelombang begitulah kita melukiskan kehidupan rumahtangga. Begitu pula kita menggambarkan dinamika di rumahtangga partai politik. Selalu saja ad pergerakan dengan intensitas dinamika yang sangat tinggi. Apalagi ketika Pemilu, luarbiasa sibuknya. Lihat saja, statemen silih berganti meramaikan pemberitaan. Tapi, sebagai rakyat yang cerdas Anda bisa memilih dan memilah mana pernyataan yang berbobot dan mana yang pernyataan kosong. Pernyataan elit partai tentu memiliki bobot disbanding pernyataan faksi yang non struktural.

Menurut M. Qodari konstelasi politik akan berubah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan menolak seluruh permohonan gugatan Prabowo-Hatta.

Direktur Eksekutif Indo Barometer,akan ada beberapa partai politik dari koalisi merah putih yang berpeluang gabung ke Jokowi-JK. "Ada tiga partai yang berpeluang masuk Jokowi-JK yaitu Demokrat, PAN dan PPP. Dan yang tetap bertahan di koalisi merah putih adalah Gerindra dan PKS," kata Qodari di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (23/8/2014).

Qodari menganalisa, dari tiga partai yang kemungkinan bergabung, yang memiliki kans terbesar adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal itu didasarkan pada hubungan harmonis antara Megawati Soekarnoputri dengan Hamzah Haz yang pernah berpasangan dalam pertarungan Pilpres.

Sedang peluang Demokrat gabung ke Jokowi-JK tidak telalu besar karena faktor hubungan Megawati dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang belum mencair. Begitupun dengan PAN yang tidak terlalu mudah gabung ke Jokowi-JK. "Kita tahu kan Ketua Umumnya PAN Hatta Rajasa. Hatta itu besannya SBY dan akan ada pertimbangan dari Mega," ujarnya.

Hatta tetap Solid di KMP

Seperti kita sama-sama ketahui dalam Pilpres 2014 ini Hatta Rajasa sebagai ketua umum PAN mencalonkan diri sebagai Wapres bersama Capres Prabowo. Tentu tidak elok bila setelah kekalahan di MK berbelok arah. Apa kata dunia?

Wasekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Teguh Juwarno mengatakan masih setia di barisan Koalisi Merah Putih. Pengalihan dukungan kepada Jokowi-JK hanya bisa dilakukan lewat forum rakernas partai. "Kalau sampai ada keputusan bergabung dengan Jokowi harus ada keputusan di forum seperti rakernas," kata Teguh di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (21/8).

Teguh mengatakan sampai saat ini belum ada informasi soal pelaksanaan rakernas. Sesuai agenda PAN, rakernas akan dilakukan pada 2015. Sesuai agendanya, siklus lima tahunan.

PAN mendukung pasangan Prabowo-Hatta lewat forum rakernas. Untuk itu jika PAN ingin mendukung Jokowi-JK maka perlu forum rakernas untuk mengambil keputusan. Teguh melihat sampai saat ini belum ada sinyal perubahan dukungan yang diisyaratkan Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa. Hatta, imbuh Teguh, masih konsisten dengan Koalisi Merah Putih. "Saya lihat dari ketum semua sinyalnya masih tetap konsisten," ujar Teguh.

Golkar Membuat Sejarah Baru

Golkar yang dicap sebagai Partai pelat merah kini membuat sejarah baru dengan memilih sebagai partai yang berada di luar pemerintahan. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie yang akrab dipanggil Ical, mengatakan partai berlambang pohon beringin itu akan tetap setia dengan koalisi Merah Putih.

Ical tak terpengaruh dengan keputusan MK. Kepada wartawan di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (20/8/2014), Ical menyebutkan bahwa koalisi Merah Putih yang mengusung pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa pada pemilu presiden (pilpres) 2014, hingga kini masih tetap solid. "Koalisi merah putih adalah solid sekali, Golkar ada di sana, siapapun yang menang Golkar tetap di koalisi merah putih," katanya.

Pilihan Partai Golkar bergabung pada Koalisi Merah Putih memicu konflik internal, pasalnya sebagian kader tetap nekad mendukung Pasangan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK), karena JK merupakan mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ical pun memecat sejumlah kader partai yang mendukung Jokowi - JK, seperti Nusron Wahid, Agus Gumiwang dan Poempida Hidayatullah.

Pemecatan tiga orang itu justru memperbesar konflik internal Partai Golkar. Ketiga orang itu bersama sejumlah kader penentang Ical kemudian mengusung percepatan Musyawaran Nasional (Munas), yang salah satu agendanya adalah pelengseran Ical dan evaluasi koalisi.

Adapun Wakil Ketua Umum Partai Golkar Sharif Cicip Sutardjo mengatakan partainya tetap konsisten berada di Koalisi Merah Putih. Menurut Cicip, keputusan ini sudah ditetapkan dalam rapat pleno Golkar. “Sejauh ini tak ada perubahan,” kata dia.

PPP Ogah Bergabung

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah partai yang pertama baergabung dengan Partai Gerindra. Ketika Gerindra kampanye di Gelora Bung Karno, elit partai berlambang Kabah ini pun ikut hadir. Jadi sangat aneh bila setelah kalah di MK tiba-tiba berbalik haluan. Riak-riak itu memang ada, tapi terlalu kecil untuk menjadi gelombang. Karena sejauh ini elit PPP tetap solid di KMP.

Sekretaris Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani menyatakan partainya tidak akan bergabung ke dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bila tidak ada tawaran yang menguntungkan.

Lantaran itu pula dia menyatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Jokowi tidak perlu repot melobi partai berlambang Ka'bah tersebut. "Ngapain, buang-buang waktu," ujar Yani saat dihubungi Tempo, Jumat, 29 Agustus 2014.

Menurut Yani, Jokowi semestinya berfokus saja memikirkan konsep, janji, dan visi-misi yang ditawarkan kepada rakyat selama masa kampanye. "Sebulan lagi dilantik, kan," ujarnya.

Yani menjelaskan, meskipun ada lobi dari PDIP dan Jokowi, itu hanya berasal dari perorangan dan kader partai yang tak menjabat dalam pengurusan. Menurut dia, keputusan merapat atau tidak harus berdasarkan musyawarah kerja nasional. Jadi Harus putusan partai, bukan perorangan.

Gerindra Minta Jokowi Konsisten

Partai Gerakan Indonesia Raya meminta presiden terpilih Joko Widodo konsisten menerapkan sikapnya yang memilih berkoalisi bersama rakyat. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Jokowi pernah mengatakan tak akan bagi-bagi kekuasaan saat menjalankan pemerintahan. Muzani mengaku masih ingat dengan pernyataan Jokowi yang lebih memilih berkoalisi dengan rakyat tanpa ada bagi-bagi kekuasaan. “Silakan saja jalankan sikap itu.” kata Muzani saat dihubungi, Sabtu, 30 Agustus 2014.

Muzani menilai Jokowi sudah terlambat jika baru melobi partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Alasannya, pelaksanaan pemilu presiden sudah selesai sehingga tak ada yang bisa dibicarakan kembali. Muzani sendiri mempertanyakan tawaran apa yang bakal diberikan untuk memberikan dukungan kepada pemerintahan Jokowi. Dia menilai Jokowi tak konsisten jika menawarkan jabatan tertentu kepada partai politik. Muzani kembali menegaskan ucapan Jokowi yang lebih memilih berkoalisi dengan rakyat. “Kalau datang ke partai politik, dia artinya tidak punya modal, dong,” kata Muzani.

Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat ini menuturkan, sejauh ini tak ada petinggi PDI Perjuangan yang mendatanginya. Meskipun ada riak-riak di internal partai pengusung Prabowo-Hatta, Muzani tetap yakin mereka bakal solid. “Yang namanya partai pasti selalu ada faksi,” ucap Muzani.
Jadi rakyat yang cerdas bisa membedakan mana riak dan mana gelombang. Riak itu hanya sebentar dan tidak menimbulkan perubahan besar. Sementara gelombang itu berada di tengah pusaran dan menimbulkan arus kuat. Sayangnya politisi kita sendiri masih aja ada yang terjebak, puas menjadi riak. Puas dengan kepentingan sesaat.

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2014/0...ih-Tetap-Solid
http://www.pkspiyungan.org/2014/08/k...jokowi-jk.html