TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) sudah membuktikan kinerjanya sebagai Gubernur DKI Jakarta melakukan 'blusukan'. Jika sudah dilantik, otomatis Jokowi harus melakukan 'blusukan' ke seluruh daerah di Indonesia.
Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono menilai Jokowi harus melakukan 'blusukan' ke 350 kabupaten kota serta provinsi. Untuk bisa melakukan hal tersebut dalam satu tahun, Jokowi harus dibantu dengan akses teknologi informatika yakni E-blusukan.
"Indonesia 350 kabupaten, 1 tahun 'blusukan' Jokowi nggak selesai, semuanya bisa dilakukan dengan 'blusukan' online," ujar Nonot di Jakarta, Sabtu (30/8/2014).
Nonot memaparkan untuk bisa melakukan E-blusukan atau 'blusukan' secara online, pemerintah harus bisa mengembangkan Information and communications technology (ICT). Pasalnya selama ini infrastruktur ICT masih sangat kurang.
"Apapun programnya kalau ICT bisa ditata, infrastruktur dengan tata kelola yang baik," ujar Nonot.
Selain E-blusukan, Jokowi rencananya akan mengembangkan teknologi E-procurement dan 'E' lainnya secara nasional. Tanpa infrastruktur yang memadai, Jokowi harus melakukan pekerjaan dan memantau kinerja pemerintah secara manual.
"Yang penting semangatnya pak Jokowi bilang di Solo ada E-procurement, dan di skala nasional jauh lebih kompleks," kata Nonot.
ember : https://id.berita.yahoo.com/ini-sara...130056866.html