Janganlah pemerintah berdagang hasil bumi pada rakyatnya sendiri

“Sebetulnya kenaikan BBM sudah mendesak, harus segera dilakukan. Kenaikan BBM karena bocornya anggaran kita,” ungkap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pada http://www.rmol.co/read/2014/08/26/1...an-Kita-Bocor-

Bagaimana ceritanya kebocoran anggaran yang menanggung akibatnya rakyat membeli BBM dengan harga yang lebih tinggi ?

Pemerintah adalah ibarat orang tua dan rakyat Indonesia adalah ibarat anak-anaknya yang harus diasuh dan dibesarkan.

Janganlah orang tua (baca pemerintah) berdagang hasil bumi pada anaknya (baca rakyatnya) sendiri.

Seharusnya anak (baca rakyat) membeli BBM sesuai dengan harga perolehan dan pengolahan atas karunia Tuhan dari perut bumi yang dilakukan oleh orang tua (baca pemerintah)

Pada kenyataannya subsidi BBM bukanlah “pengeluaran pemerintah” namun selisih harga BBM di pasar internasional dengan harga perolehan dan pengolahan BBM.

Semua BBM yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia harus dinilai dengan harga internasional, walaupun kita mempunyai BBM sendiri.” Dengan kata lain, rakyat Indonesia yang mempunyai BBM harus membayar BBM ini dengan harga internasional.

Bilamana harga BBM yang dibeli oleh rakyat Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan ekuivalen harga minyak mentahnya di pasar internasional, dikatakan bahwa pemerintah merugi, memberi subsidi untuk perbedaan harga ini.

Lantas dikatakan bahwa “subsidi” sama dengan uang tunai yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, sedangkan pemerintah tidak memilikinya. Maka APBN akan jebol, dan untuk menghindarinya, harga BBM harus dinaikkan.

Pikiran tersebut adalah pikiran yang sesat, ditinjau dari sudut teori kalkulasi harga pokok dengan metode apapun juga.

Tidak ada uang tunai yang dikeluarkan pemerintah karena “subsidi BBM” sebenarnya adalah biaya peluang (opportunity cost) yakni suatu kesempatan mendapatkan keuntungan yang hilang karena keputusan mengambil suatu pilihan.

Sedangkan pilihan pemerintah adalah memenuhi hajat atau kebutuhan rakyat Indonesia sesuai amanat UUD 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Setelah hajat atau kebutuhan rakyat Indonesia telah terpenuhi maka kelebihannya dijual ke negara lain sesuai dengan harga pasar internasional dan hasilnya diakui sebagai penerimaan negara.

Sedangkan pengendalian konsumsi BBM , salah satunya dengan metode pembatasan mempergunakan teknologi seperti RFID.

Pompa BBM tidak akan mengeluarkan BBM dengan harga dibawah pasar internasional pada kendaraan yang tidak memiliki RFID.

Kemudian konsumsi BBM dibatasi dengan

1. Kuota liter per bulan , misalkan 100 liter per bulan setiap keluarga (kepala keluarga) sehingga bagi keluarga yang memiliki lebih dari satu kendaraan dapat pula dibatasi konsumsinya

2. Pompa BBM tidak akan mengeluarkan BBM dengan harga dibawah pasar internasional bagi nilai kendaraan tertentu seperti nilai di atas 200 juta.

Penerimaan negara bukanlah hasil berdagang hasil bumi pada rakyatnya sendiri.

Sumber-sumber pembiayaan dari dalam negeri diutamakan antara lain dengan pengeloalaan sumber daya alam yang berpihak pada kepentingan nasional. Karena itu, perlu renegosiasi (peninjauan ulang) terhadap kontrak karya di berbagai bidang seperti pertambangan yang tidak menguntungkan kepentingan rakyat.

Selain renegosiasi (peninjauan ulang) terhadap kontrak karya di berbagai bidang seperti pertambangan untuk meningkatkan penerimaan negara adalah menekan pengeluaran negara seperti mengontrol Cost Recovery (Biaya non-operasional) yang dibebankan kepada Negara, membangun kilang minyak untuk menekan import maupun memberantas mafia minyak yang mengutip keuntungan sekian rupiah setiap liter. Inilah “kebocoran anggaran” sebenarnya yakni kesalahan pengontrolan pengeluaran negara.

Penanaman modal asing (PMA) dalam sektor kekayaan alam terkait sektor hulu diharuskan setelah melalui proses lanjutan seperti pemurnian bijih mineral (smelter) sesuai amanat Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang melarang ekspor bijih mineral serta mengharuskan melakukan pengolahan dan pemurnian bijih mineral di dalam negeri sebelum diekspor.

Pada hakikatnya larangan ekspor mineral tambang mentah, konsentrat ataupun bongkahan besi, timah, bauksit, galena dan lain lain adalah untuk mencegah “lari” nya mineral-mineral ikutan lainnya dalam bongkahan yang justru nilainya lebih mahal daripada mineral yang tercantum dalam “kontrak pertambangan”. Semua itu adalah potensi sebagai penerimaan negara. Inilah “kebocoran anggaran” yang sebenarnya.

Contohnya Freeport dikenal sebagai usaha pertambangan tembaga namun memungkinkan ada mineral-mineral ikutan lainnya seperti biji emas atau bahkan bahan berakhiran “ium” seperti uranium sebagaimanacontoh kabar pada http://www.antaranews.com/print/211863/

Bahkan menurut kabar negara NKRI memliki cadangan uranium sebanyak 70.000 ton sebagaimana contoh kabar dari http://indocropcircles.wordpress.com...ium-70000-ton/ Kita ketahui pula bahwa isotopnya digunakan sebagai bahan bakar reaktor nuklir dan senjata nuklir.

Jadi wajarlah amanat UUD 1945 bahwa kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Hal ini telah pula diperingatkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa janganlah kekayaan alam atau pertambangan dikuasai oleh “orang-orang jahat”

Dari Ibnu Umar Ra. ia berkata: “Pada satu ketika dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam sepotong emas. Emas itu adalah emas zakat yang pertama sekali dibawa oleh Bani Sulaim dari pertambangan mereka. Maka sahabat berkata: “Hai Rasulullah! Emas ini adalah hasil dari tambang kita”. Lalu Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menjawab, “Nanti kamu akan dapati banyak tambang-tambang, dan yang akan menguasainya adalah orang-orang jahat“. (HR. Baihaqi).

Pertambangan akan dikuasai orang-orang jahat baik secara langsung ataupun dikuasai kaum muslim namun “diserahkan” kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya “Barang siapa menahan (menutup) anggur pada hari-hari pemetikan, hingga ia menjualnya kepada orang Yahudi, Nasrani, atau orang yang akan membuatnya menjadi khamr, maka sungguh ia akan masuk neraka” (At Thabraniy dalam Al Ausath dan dishahihkan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolaniy).

Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqiy ada tambahan “orang yang diketahui akan membuatnya menjadi khamr”

Berdasarkan hadits ini, As Syaukani menyatakan haramnya menjual perasan anggur kepada orang yang akan membuatnya menjadi khamr ( Nailul Authar V hal 234). Kesimpulan tersebut dapat diterima, karena memang dalam hadits tersebut terdapat ancaman neraka sebagai sanksi bagi orang yang mengerjakan. As Syaukani tidak hanya membatasi jual beli anggur yang akan dijadikan sebagai khamr, tetapi juga mengharamkan setiap jual-beli yang membantu terjadinya kemaksiatan yang dikiaskan pada hadits tersebut

Telah jelas keharaman jual-beli yang membantu terjadinya kemaksiatan.

Firman Allah ta’ala yang artinya “….dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran/permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.” (QS Al Ma’idah [5]:2)

Tentu perdagangan dengan non muslim tidaklah terlarang. Firman Allah ta’ala yang artinya, “Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Mumtahanah : 8 )

Namun pada kenyataannya kekayaan alam yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta’ala pada negeri-negeri kaum muslim berada, telah dapat kita lihat “diserahkan” oleh para penguasa negeri yang bersekutu dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla sehingga secara tidak langsung mereka membantu orang-orang yang dimurkaiNya untuk membunuh kaum muslim diberbagai belahan negara.

Firman Allah ta’ala yang artinya

“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui“. (QS Al Mujaadilah [58]:14 )

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya” , (QS Ali Imran, 118)

“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati“. (QS Ali Imran, 119)

Pada firman Allah Ta’ala di atas telah jelas bahwa menjadikan orang-orang yang dimurkaiNya sebagai “teman kepercayaan”, penasehat atau pemimpin tidak henti-hentinya akan mendatangkan kemudharatan bagi kaum muslim.

Tulisan selengkapnya pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/20...30/dagang-bbm/