Biar saja ku tak sehebat matahari Tapi slaluku coba tuk menghangatkanmu Biar saja ku tak setegar batu karang Tapi slalu ku coba tuk melindungimu
Reff :Biar saja ku tak seharum bunga mawar Tapi slalu kucoba tuk mengharumkanmu Biar saja ku tak seelok langit sore Tapi slalu kucoba tuk mengindahkanmu
Kupertahankan kau demi kehormatan bangsa Kupertahankan kau demi tumpah darah Semua pahlawan-pahlawanku
Merah putih teruslah kau berkibar Di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini
Merah putih teruslah kau berkibar Di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini
Merah putih teruslah kau berkibar Ku akan selalu menjagamu
Back to Reff.
Oooh… oohh…
Judul : Bendera
Oleh; Cokelat

Berita bahwa Prabowo sudah habis jelas sangat menyesatkan. Berita itu sungguh tidak sesuai dengan hakikat hukum di ala mini sendiri. Selama masih di dunia, kemenangan akan selalu dipergilirkan. Boleh jadi Jokowi memenangkan pemilu Pilpres, tapi itu bukan berarti perjuangan sudah selesai. Justru membuka babak baru. Jadi Prabowo dengan Koalisi Merah Putihnya jangan dianggap remeh, apalagi sudah habis.
Inilah buktinya, kekuatan koalisi saat Pilpres 2014, mulai terlihat di DPR. Koalisi Merah Putih mengalahkan PDI Perjuangan dan PKB dalam pemilihan pimpinan Panitia Khusus Perubahan Tata Tertib MPR, DPR, DPRD, dan DPD.

Seperti ramai diberitakan media dalam pekan ini, DPR telah menetapkan pimpinan pansus yang terdiri atas, Ketua Benny K Harman dari Fraksi Partai Demokrat. Kemudian Wakil Ketua dari Fraksi Partai Golkar, Azis Syamsuddin. Wakil Ketua dari Fraksi PKS Fahri Hamzah. Dan Wakil Ketua dari Fraksi PAN Toto Daryanto. Keempatnya merupakan perwakilan Koalisi Merah Putih. Pansus Tatib akan menyusun mekanisme pemilihan ketua dan alat kelengkapan di MPR, DPR, dan DPD.

Protes pun datang dari Partai pendukung Jokowi, anggota pansus dari PKB, Abdul Malik Haramain mengatakan, PKB memang mempersoalkan komposisi pimpinan pansus. Pasalnya, pansus akan menyusun mekanisme penentuan pimpinan DPR periode 2014-2019. Sementara kubunya —sebagaimana tercium pers— sedang mempersiapkan Puan Maharani sebagai Ketua DPR.

Dalam kaca pandang Malik, Formasi pimpinan pansus yang ditetapkan, diisi oleh wajah lama. Yang hampir mirip dengan Pansus MD3. Jadi, harusnya PDIP dan PKB memiliki hak untuk mendapatkan posisi sebagai pimpinan pansus. "Mbok yah susunan pimpinan pansus lebih moderat lah. Kalau yang kayak begini apa yah," kata Malik di gedung DPR, Rabu (27/8).

Harusnya, lanjut dia, dicarikan alternatif lain dalam pemilihan pimpinan pansus. Sehingga apa yang akan dikerjakan pansus tidak dipolitisasi untuk keuntungan satu kelompok saja. "Harusnya jangan politislah, harusnya lebih moderat," ungkap anggota Komisi II DPR tersebut.

Bagaimana jalannya sidang? Mengenai hal ini, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso menceritakan, pemilihan pimpinan pansus berjalan cukup alot. Lantaran PDI Perjuangan dan PKB menginginkan posisi pimpinan. PDIP mencalonkan TB Hasanuddin, dan PKB mencalonkan Hanif Dhakiri. "Jadi tadi memang agak alot, bahkan alot sekali. Tapi akhirnya diputuskan lewat mekanisme permusyawaratan karena tidak lazim untuk pilih pimpinan pansus dengan votting," kata Priyo.

Alot, pakai sekali jadi a lot banget gitu, kata anak gaul. Meski sudah ditetapkan, menurut Priyo, perubahan formasi pimpinan masih dimungkinkan. Hanya saja, untuk dilakukan perubahan pansus harus mendapat persetujuan dari pimpinan DPR. "Manakala ada hal ihwal kepentingan yang dipandang perlu, dan lebih besar. Bisa dikocok ulang, diubah kepemimpinannya," jelas Priyo.

Terus Mengawal Pansus
Dewan Pembina Golkar Akbar Tandjung, yang juga anggota penasihat pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, mengatakan partai Koalisi Merah Putih terus melakukan konsolidasi atas pembentukan Pansus Pilpres, untuk menindaklanjuti dugaan terjadinya kecurangan pada Pilpres 2014.

"Partai koalisi (merah putih) sepakat untuk terus melakukan konsolidasi, karena salah satu kekuatan partai koalisi memiliki kursi mayoritas di DPR. Salah satu bentuknya itu (Pansus Pilpres)," kata Akbar Tandjung, seusai memantau pendaftaran gugatan hasil Pilpres pasangan Prabowo-Hatta di Gedung MK, Jakarta, Jumat malam.

Akbar menyampaikan, partai koalisi di dalam sidang-sidang di Komisi II DPR tentunya juga akan mempertanyakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjelaskan dugaan-dugaan penyimpangan yang terjadi dalam proses Pilpres.

"Di situ nanti akan banyak pertanyaan yang disampaikan anggota dewan kepada KPU terkait dugaan banyaknya penyimpangan, dan banyak yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang seharusnya dilaksanakan KPU," kata dia.
Menurut Anggota Koalisi Merah Putih, Didi Supriyanto, Pansus Pilpres Penting untuk Koreksi Pemilu Selanjutnya. Pembentukan Pansus Pilpres 2014 di DPR RI masih sangat relevan walau MK telah memutuskan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wapres.

Pembentukan Pansus penting untuk mengungkap kejadian-kejadian selama Pemilu yang tidak terungkap di MK mengingat hanya memiliki waktu 14 hari untuk menyidangkannya. "Masih dan sangat relevan untuk kita menggali buat pembelajaran Pemilu ke depan lebih baik. Banyak sekali catatan kita di Pilkada, Pemilu legislatif, Pemilu presiden. Pelanggaran-pelanggaran KPU banyak sekali. Perlu adanya Pansus bisa menggali lebih dalam lagi apa yang sudah diungkap di MK. Pansus bisa buat rekomendasi," kata Didi Supriyanto, di Bawaslu, Jakarta, Jumat (29/8/2014).

Didi pun mencontohkan soal Peraturan KPU yang membentuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Menurut Didi, secara hukum DPKTb dinyatakan bermasalah. Namun memang dalam persidangan di MK tidak bisa dibuktikan apakah ada mobilisasi suara pemilih yang terdaftar di DPKTb untuk memilih salah satu pasangan calon. "Pansus ini waktunya panjang. Kalau tidak selesai periode sekarang bisa dilanjutkan periode yang akan datang," ujar politikus Partai Amanat Nasional itu.
Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Arif Wibowo mengatakan pembentukan pansus membutuhkan waktu yang panjang. Sementara masa jabatan DPR tersisa satu bulan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

"Sementara banyak Undang-Undang yang harus dirampungkan. Misalnya RUU Pilkada yang paling mendesak, pertanahan, UU pemerintah daerah," kata Arif.

PKS Ngotot Pansus Pilpres

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap menginginkan DPR membentuk Pansus Pilpres. Jika tidak bisa direalisasikan DPR periode sekarang, pansus bisa dibentuk pada DPR periode 2014-2019. "Akan dimunculkan kembali, akan diinisiasikan kembali oleh DPR akan datang. Karena kalau diajukan sekarang waktunya rasanya tidak cukup," kata Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddiq di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/8).

Ketua Komisi I DPR itu mengatakan, Pansus Pilpres diharapkan bisa menjadi forum untuk mengkaji kembali kekurangan-kekurangan dan kesalahan pada penyelenggaraan plpres 2014. Dengan begitu, hasil kajian Pansu Pilpres bisa dijadikan acuan untuk perbaikan pelaksanaan pilpres ke depan. "Output-nya untuk Pilpres 2019. Apa lagi ke depan pilpres serentak dengan pileg," ujar Mahfudz.
Perjuangan memang tidak mengenal lelah. Memabangun Indonesia tidak seperti dongeng Prambanan, yakni Bandung Bondowoso membangun Candi Roro Jonggrang dalam semalam. Membangun memang harus ada estafet. Kalau tidak bisa dikerjakan sekarang masih ada esok. Kalau tidak bisa periode ini, ya diteruskan periode berikutnya. Apalagi untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu selanjutnya, maka Pansus adalah PR bagi DPR yang harus diselesaikan.
Maka satukan tekad, bahwa pansus adalah bagian dari cita-cita untuk memakmurkan negeri. Jauhkan dari kepentingan pribadi dan golongan. Seperti jargon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kalau bersi kenapa harus risih. Kalau Pilpres tidak curang kenapa harus menentang (Pansus Pilpres) Sehingga cita-cita Indonesia yang sejahtera bisa segera diselesaikan.
Jayalah Indonesia, Jayalah negeriku, Merah Putih teruslah kau berkibar.

Sumber terkait: [url]http://m.inilah..com/read/detail/2131297/koalisi-merah-putih-solid-di-pansus-ketua-dpr[/url]