VIVAnews – Fraksi-fraksi di DPR telah menyatakan sikap resminya soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dari total 9 fraksi, 6 mendukung dan 3 menolak. Dukungan datang dari 5 partai yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Pemerintah (Setgab), yakni Demokrat, Golkar, PAN, PPP, dan PKB, ditambah satu partai di luar koalisi – Gerindra.

Sementara penolakan disampaikan oleh dua partai di luar koalisi, yaitu PDIP dan Hanura, ditambah satu partai anggota koalisi – PKS. Pembangkangan PKS terhadap koalisi ini menjadi tenaga tambahan bagi PDIP, namun tak cukup signifikan untuk menghadang kenaikan harga BBM dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 yang dijadwalkan berlangsung Senin pekan depan, 17 Juni 2013.

Pemerintah berencana mengumumkan kenaikan harga BBM itu satu atau dua hari usai rapat paripurna DPR soal RAPBN-P tersebut. “Kenaikan harga BBM segera setelah tanggal 17 Juni. Tapi soal tanggal pastinya, itu wewenang Presiden,” kata Menteri Keuangan Chatib Basri, Jumat 14 Juni 2013.

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan, pembahasan RAPBN-P 2013 pekan depan hanya membahas soal kompensasi seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), bukan meminta persetujuan DPR soal kenaikan harga BBM. “Tidak perlu persetujuan DPR lagi (untuk menaikkan BBM) karena sudah ada alasannya dalam APBN 2013 yang dihitung tahun 2012,” kata Tifatul.

APBN 2013 yang diketok tahun 2012 oleh pemerintah dan DPR memang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM apabila terjadi asumsi makro dalam APBN. Maka, ujar Tifatul, penolakan PKS terhadap kenaikan harga BBM menjadi tak relevan karena pemerintah bisa langsung menaikkan harga BBM tanpa berkonsultasi dengan DPR.

Indikasi tak terbendungnya kenaikan harga BBM ini terlihat dari rapat Badan Anggaran DPR dengan Kementerian Keuangan, Kamis 13 Juni 2013, yang telah menyepakati alokasi anggaran BLSM sebesar Rp9,3 triliun. Alokasi BLSM ini termasuk dalam pembahasan RAPBN-P 2013 yang akan dibawa ke rapat paripurna DPR Senin depan.

Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit mengatakan seluruh fraksi yang hadir dalam rapat Banggar tersebut, termasuk PKS dan PDIP yang menentang kenaikan harga BBM, telah menyetujui alokasi anggaran BLSM Rp9,3 triliun yang akan didistribusikan selama empat bulan kepada warga miskin setelah harga BBM naik.

Namun Fraksi PDIP memberikan catatan, hendaknya penyaluran BLSM dilakukan hanya untuk tiga bulan. Sementara Fraksi Gerindra, Hanura, dan PKB tidak hadir dalam rapat Banggar tersebut. Gerindra secara terpisah mengatakan menolak BLSM meskipun mendukung kenaikan harga BBM.

Menkeu menyatakan, pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi karena neraca perdagangan Indonesia kembali mengalami defisit sebesar US$1,62 miliar pada April 2013. Salah satu hal yang medorong terjadinya defisit adalah karena adanya kenaikan impor migas sebesar 9,5 persen dari US$3,6 miliar pada Maret menjadi US$3,9 miliar pada bulan April.

“Oleh karena itu sangat mendesak untuk menaikkan BBM, karena hal ini menjadi penyebab impor migas,” ujar Chatib. Menurutnya, peningkatan konsumsi BBM bersubsidi masyarakat tidak seimbang dengan produksi minyak Indonesia yang terus menurun ke depannya. Untuk itu kenaikan harga BBM diharapkan dapat mengendalikan konsumsi BBM masyarakat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun meminta seluruh elit politik mendukung kebijakan kenaikan harga BBM yang menurutnya dilakukan dalam rangka menyelamatkan perekonomian negara. “Dengan kerendahan hati, saya mengajak sahabat-sahabat saya para elit politik untuk menomorduakan kepentingan politik praktis atau kepentingan politik menjelang Pemilu 2014,” kata dia.

Peta politik

Politisi Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, harga BBM pasti naik dengan atau tanpa dukungan PKS. “Suara kami, koalisi tanpa PKS, sudah 60 persen lebih di parlemen. Sementara oposisi di bawah 10 persen. Jadi tak berpengaruh apakah PKS mau bergabung dengan koalisi, atau jadi oposisi soal BBM ini,” kata Ruhut.

Untuk diketahui, anggota Fraksi Demokrat di DPR berjumlah 148 orang, Golkar 106 orang, PAN 46 orang, PPP 38 orang, dan PKB 28 orang. Total gabungan anggota kelima fraksi koalisi itu mencapai 366 orang. Sementara total anggota DPR dari seluruh fraksi berjumlah 560 orang. Dengan komposisi itu, sudah jelas fraksi pendukung kenaikan harga BBM menang telak di DPR.

Ini belum termasuk dengan dukungan Gerindra terhadap kenaikan harga BBM. Bila ditambah Gerindra yang berada di luar koalisi, maka jumlah dukungan anggota DPR terhadap kenaikan harga BBM akan meningkat menjadi 392 orang. Jumlah sebanyak ini tak mungkin didulang oleh fraksi-fraksi yang menentang kenaikan harga BBM.

Di barisan penentang kenaikan harga BBM, anggota Fraksi PDIP berjumlah 94 orang, PKS 57 orang, dan Hanura 17 orang. Total jumlah anggota ketiga fraksi itu hanya 168 orang. Sedikitnya jumlah kekuatan mereka disadari oleh PDIP. “Kami sangat butuh banyak dukungan dari berbagai pihak,” kata politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka.

Ruhut mengatakan, andaikata voting terpaksa dilakukan di rapat paripurna DPR, partai koalisi pemerintah pasti akan memenangi pertarungan itu. “Apalagi di Setgab ada partai besar dan berpengalaman seperti Golkar. Jadi kami pasti menang,” kata Ruhut yang digadang-gadang jadi Ketua Komisi Hukum DPR itu.

Alasan dukung dan tolak

Gerindra adalah satu-satunya partai nonkoalisi pemerintah yang mendukung kenaikan harga BBM. “Kami setuju kenaikan BBM karena subsidi sudah terlalu besar. Alokasi subsidi BBM bisa dimanfaatkan untuk program masyarakat, terutama infrastruktur,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo.

Namun partai binaan Prabowo Subianto itu menekankan rawannya pemberian dana tunai BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Gerindra menganggap program tersebut rentan menjadi alat kepentingan politik penguasa menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014.

Sementara itu, Hanura menolak kenaikan harga BBM maupun kompensasi BLSM. Partai pimpinan Wiranto ini berpendapat tak ada alasan mendasar bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Hanura menuding kenaikan harga BBM hanya upaya pemerintah untuk menutupi kegagalan mereka mengelola keuangan negara.

Ketua Fraksi Hanura Sarifuddin Sudding mengatakan meskipun pemerintah dalam UU APBN 2013 punya kewenangan menyesuaikan harga BBM, namun itu dilakukan apabila harga minyak mentah domestik (ICP/Indonesian Crude Price) mencapai US$105 per barel. “Kenyataannya sekarang ini ICP hanya US$90 per barel,” kata dia.

PKS melalui Ketua Fraksinya di DPR, Hidayat Nur Wahid, mengatakan partainya tetap pada pendirian awal mereka menolak kenaikan harga BBM. Apalagi kenaikan ini dilakukan menjelang bulan puasa dan lebaran. Tanpa kenaikan BBM pun, kata PKS, harga barang-barang kebutuhan pokok sudah naik. Maka kini akan semakin naik.

Sementara PDIP menyatakan kenaikan harga BBM akan menyusahkan masyarakat. Rieke Diah Pitaloka mengatakan, harga BBM naik padahal baru sekitar 30 persen anggaran subsidi yang terpakai. “Maka ke mana sisa anggaran subsidi itu?” kata dia.