Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengkritik besarnya biaya yang dihabiskan untuk membuat pakaian baru bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. “DPRD belum bekerja, tetapi sudah menikmati fasilitas yang mahal, mewah, dan fantastis,” kata Uchok melalui siaran pers, Selasa, 26 Agustus 2014.

Berdasarkan data anggaran belanja daerah yang dimiliki Fitra, biaya pembuatan pakaian sipil lengkap untuk satu orang anggota DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 12,7 juta. Selain itu, setiap anggota DPRD juga mendapatkan satu lencana emas atau pin berlambang Garuda Pancasila senilai Rp 9,9 juta. Adapun total jumlah anggota DPRD DKI Jakarta 106.

Uchok menilai anggaran yang dihabiskan untuk pakaian dan lencana emas ini tak tepat. Jumlah anggaran itu terlalu mahal dan tak tepat sasaran. Pengeluaran itu, kata Uchok, hanya menghamburkan pajak yang dibayar rakyat. “Belanja seperti ini hanya pemborosan anggaran yang tidak bisa dimaafkan.”

Menurut Uchok, dibanding provinsi lain, anggaran pembuatan baju dan lencana untuk DPRD DKI termasuk besar. Dalam hal ini, anggaran untuk DPRD DKI Jakarta termasuk dalam delapan besar. Untuk pembuatan pakaian sipil lengkap, anggaran terbesar dihabiskan DPRD Maluku senilai Rp 40,7 juta, diikuti Sulawesi Barat dengan anggaran Rp 20,3 juta. Sedangkan untuk pembuatan lencana, biaya paling besar dihabiskan DPRD Sumatera Utara dengan biaya Rp 12 juta.

Kemarin, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah melantik 106 anggota DPRD DKI Jakarta yang baru. Dalam pidatonya, Jokowi meminta anggota DPRD terpilih tersebut lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat banyak. Jokowi menyebutkan DPRD baru harus berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menyusun anggaran daerah.

sumber: TEMPO

Fitra: Harga Lencana DPRD Rp 8 Juta per Anggota

Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, mengkritik besarnya biaya pembuatan pakaian untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di beberapa provinsi. "Belanja pakaian sipil lengkap terlalu mahal dan hanya memboroskan anggaran," kata Uchok melalui siaran pers, Selasa, 26 Agustus 2014.

Berdasarkan data anggaran belanja daerah yang dikumpulkan Fitra, total biaya pembuatan pakaian lengkap di 18 provinsi untuk 1.212 anggota DPRD mencapai Rp 14 miliar. Dengan demikian, satu anggota Dewan daerah menghabiskan Rp 11,6 juta untuk satu pakaiannya. Menurut Uchok, 18 provinsi itu antara lain Maluku, Sulawesi Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, dan DKI Jakarta.

Selain pakaian sipil lengkap, seorang anggota Dewan daerah juga mendapat lencana emas berupa pin sebagai tanda jabatan. Dalam catatan Fitra, terdapat 12 provinsi yang punya anggaran belanja lencana emas dengan total Rp 6,4 miliar untuk 736 anggota DPRD provinsi. Artinya, satu anggota Dewan daerah mendapat sekitar Rp 8 juta untuk satu lencana emas.

Penggunaan anggaran belanja yang besar ini, kata Uchok, sangat tak tepat. Alasannya, saat ini para anggota Dewan daerah yang terpilih belum bekerja. "Mereka belum kelihatan kinerjanya tetapi sudah menikmati fasilitas yang mahal, mewah, dan fantastis."

Pelantikan anggota Dewan tingkat provinsi dilaksanakan di hampir seluruh Indonesia pada akhir Agustus ini. Sedangkan pelantikan anggota DPR akan dilakukan pada 1 Oktober mendatang. Uchok berharap anggota Dewan yang dilantik lebih berfokus melaksanakan pengawasan dan mengoptimalkan fungsi legislasi.

sumber: TEMPO