Jum'at, 29 Agustus 2014 | 06:22 WIB
TEMPO.CO], Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengatakan perlu transparansi di bidang militer. Sehingga, TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, harus membuka diri dan bersedia diaudit KPK. Apalagi, sudah ada pengusaha yang melapor ke KPK bahwa perlu waktu terlalu lama untuk mengurus izin usaha di bidang tersebut.

"Transparansi untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan seharusnya sudah jadi kewajiban dari elit TNI dan pemerintah sekarang," kata Busyro di kantornya, Kamis, 28 Agustus 2014.(Bacajadja Suparman Divonis 4 Tahun)

Transparansi itu, menurut Busyro, bisa dimulai dari isu pembelian alat Sukhoi. "Bisa dilacak. Kalau memang tak ada indikasi korupsi ya kami deklarasikan bahwa ini 'clean and clear'. Tapi kalau ada, ya kami usut tuntas,"kata dia.

Busyro menilai tak ada kesulitan bagi KPK untuk mengusut dugaan korupsi di bidang pertahanan. Setelah melakukan pencegahan korupsi di bidang mineral dan batu bara, KPK juga ingin melakukan pencegahan korupsi di bidang pertahanan. "Ini penting namun belum kami jadwalkan," ujar dia.(Baca:Sebagian Besar Harta Moeldoko dari `Hasil Sendiri`)

Busyro menilai elit militer sekarang ini harus terbuka. Tak bisa lagi berlindung di balik superioritas yang selama ini disandang elit militer. "Kalau tidak membuka diri, lama-lama terjadi pengeroposan dari dalam dan tak berwibawa lagi. Mending transparan saja," ujar Busyro.

Saat diungkit soal pernyataan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang selalu mengatakan militer bersih, Busyro angkat bahu. "Itu kan klaim sepihak," ujar dia.