Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mendukung pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yang ingin menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap. Rencana kebijakan itu masuk dalam roadmap pemerintah.

“Bagus saja, karena memang road map kita seperti itu. Pelan-pelan sebetulnya pemerintah ingin mengalihkan subsidi dari orang yang tidak berhak menerimanya ke program perlindungan,” ucapnya di acara Musrenbangnas 2014, Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (30/4/2014).

Program perlindungan tersebut, kata dia berupa pembangunan infrastruktur pedesaan dan lainnya. Namun bagi masyarakat miskin, tambahnya, subsidi tetap diperlukan sesuai aturan.

“Subsidi memang tidak boleh hilang, tapi kan untuk menghapus subsidi BBM tidak mudah. Sedangkan listrik saja tidak mudah, yang sekarang dinaikkan saja ribut,” tambahnya.

Hatta mengaku, setiap kebijakan pemerintah termasuk penghapusan BBM subsidi mesti berkoordinasi dengan DPR. “Jadi harus ada komunikasi yang baik dengan DPR. Saya kira yang bisa jalankan itu pemerintahan baru, yang penting ada dukungan dari DPR,” tuturnya.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebelumnya mengungkapkan, pencabutan subsidi BBM yang ideal dilakukan bertahap dalan kurun waktu empat tahun.

“Saya kira empat tahun lah, subsidi BBM tadi empat tahun tapi berjenjang. Kurang kurang lalu hilang,” kata Jokowi.

Setelah subsidi BBM dihilangkan, lanjut Jokowi, subsidi tersebut harus dialihkan ke program penyaluran subsidi tepat sasaran, sehingga subsidi dapat dinikmati oleh yang berhak menerima.

“Tapi dengan catatan subsidi itu bisa diberikan kepada yang menerima. Misalnya subsidi untuk petani, subsidi untuk nelayan yang dibutuhkan oleh mereka,” tuturnya.

Menurutnya, penghilangan subsidi pada BBM akan berdampak pada guncangan sosial, namun penghapusan subsidi merupakan sebuah keharusan.

“Guncangan ekonomi sosial, tetapi harus,” pungkasnya.

(Nurseffi Dwi Wahyuni)

liputan6.com