AKARTA - Dewan Pers akhirnya memutuskan bahwa pemberitaan TV One yang menyebut PDIP terkait dengan komunis telah melanggar Kode Etik Jurnalistik. Keputusan itu diambil dalam sidang yang digelar di kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat sore tadi.

Dari keputusan sidang yang dipimpin Komisioner Bidang Pengaduan Dewan Pers, Ridlo Eisy itu, pemberitaan TV One yang dianggap menyalahi Kode Etik Jurnalistik ada dalam tayangan Apa Kabar Indonesia Pagi edisi Senin (30/6) pukul 7.40 WIB dan Berita Pemilu yang tayang Rabu (2/7) pukul 13.40 WIB. Pemberitaan yang mengaitkan PDIP dengan Partai Komunis Tiongkok itu dianggap melanggar pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik.

Dalam putusannya, Dewan Pers mewajibkan TV One untuk meminta maaf kepada DPP PDIP dan pemirsa serta memberikan hak jawab kepada partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu. Dalam persidangan itu, TV One juga diminta berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik lagi pada pemberitaan-pemberitaan berikutnya.

Saat proses persidangan, dari pihak TV One hadir wakil pemimpin redaksinya, Toto Suryanto. Sedangkan dari PDIP hadir Ahmad Basarah selaku wakil sekjen dan praktisi hukum Todung Mulya Lubis. Menurut Ridlo, baik PDIP maupun TV One sepakat penyelesaian kasus itu cukup Dewan Pers. “Kecuali kesepakatan itu tidak dipenuhi,” lanjut Ridlo.

Harga BBM Naik, Golkar: Itu Pertimbangan Rasional

Peristiwa
0
12 Jun 2013 23:42

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menilai, alasan pemerintah mencabut subsidi BBM sudah cukup tepat. Sebab pemerintah menghindari defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari 3 persen seperti yang diamanatkan dalam undang-undang.

Idrus mengungkapkan, jika pemerintah tidak segera mengurangi subsidi BBM, dikhawatirkan defisit APBN akan menembus angka 3,3 persen. Meski pemerintah mengurangi subsidi BBM, penyelenggara negara telah menyiapkan sejumlah kompensasi sebagai penyeimbangnya.