PEMERINTAHAN Joko Widodo-Jusuf Kalla akan membagi ke menterian pendidikan (kemendik) menjadi dua, yakni kementerian pendidikan dasar menengah dan kementerian pendidikan tinggi dan riset. Demikian disampaikan Deputi Ketua Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto, seusai rapat di Rumah Transisi, Jalan Situbondo No 10, Menteng, Jakarta Pusat, tadi malam.

"Kementerian pendidikan dasar menengah fokus pada pembangunan karakter, budi pekerti, dan norma. Kementerian pendidikan tinggi dan riset mencakup universitas, lapangan kerja, riset, serta industri," kata Andi. Dia menjelaskan tiga opsi kementerian yang akan dibentuk. Opsi pertama tetap 34 kementerian, tetapi beberapa di antaranya berganti nama.

Opsi itu diambil jika ruang anggaran sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan ada restrukturisasi kelembagaan. "Pak Jokowi-JK tidak mau di awal pemerintahan disibukkan dengan masalah ini, kemudian kehilangan fokus program nyata.

Pada opsi pertama ada 31 permasalahan pemerintahan yang tumpang-tindih dan tersebar di beberapa kementerian.Contohnya kelangkaan navigasi laut yang tersebar di 17 kementerian. Untuk opsi ini, Pak Jokowi minta pembekuan atau penghentian.

Yang tumpangtindih diganti menjadi program di bawah satu kementerian agar efektif," paparnya. Opsi kedua, tiga kementerian harus ada dan tidak dihilangkan, yaitu kementerian luar negeri, pertahanan, dan dalam negeri. "Tiga kementerian, kalau diubah, harus atas persetujuan DPR, yaitu kementerian agama, hukum, dan keuangan. Kementerian lain ditata ulang berdasarkan urusan pemerintahan."

Kedaulatan pangan
Opsi ketiga terbagi dalam dua pilihan, yakni hanya 20 kementerian atau 24 kementerian. "Dari opsi ini, ada beberapa isu yang menonjol, yaitu kementerian maritim dan kementerian yang berkaitan dengan urusan pangan. Kementerian pertanian dan perikanan digabungkan menjadi kementerian kedaulatan pangan," pungkas Andi.
Rapat Tim Transisisi dihadiri Presiden terpilih Jokowi, Kepala Rumah Tangga Kantor Transisi Rini Soemarno, serta anggota tim Anies Baswedan, Andi Widjajanto, dan Akbar Faizal. Rapat juga membahas sejumlah agenda, seperti anggaran, sebagai persiapan bertemu Presiden Yudhoyono.

"Namun, belum tahu di mana dan kapan ketemunya," kata Jokowi. Pada bagian lain, pascaputusan Mahkamah Konstitusi, Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait menegaskan Jokowi sudah membuka diri kepada Koalisi Merah Putih untuk bergabung.Pendekatannya, kata dia, tidak bisa dipaksakan, tetapi harus alami. "Ya, sabar saja. Kita tetap berkeyakinan ada perubahan konstelasi,“ tandasnya.

Namun, Sekjen Partai Demokrat Max Sopacua menyatakan partainya konsisten di luar pemerintahan. "Kami tidak haus kekuasaan," cetusnya. Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo meminta kubu Jokowi konsisten. "Jokowi harus konsisten pada keinginan untuk diawasi semua pihak, Karena itu, kubu Jokowi harus menghentikan manuver-manuver politik yang bertujuan memecah atau merusak soliditas Koalisi Merah Putih," ujarnya.