Karena beritanya panjang, ane bikin hakikatnya aja gan :

Latar Belakang

Kala itu, Abbott menyatakan akan menganggarkan dana sekitar 420 juta dolar Australia, guna menekan angka pengungsi gelap yang mencari suaka ke Negara Kangguru. Dana tersebut akan diberikan kepada para penduduk pesisir selatan Indonesia, guna memberikan informasi tentang para pencari suaka ke Australia.

“Saya akan menyediakan anggaran khusus di APBN (negaranya, red) nanti untuk menekan laju pencari suaka ke negara kita,” ujar Abbott yang memenangkan pemilu Australia pada 7 September 2013 lalu, seperti di lansir dari The Australian.

Menanggapi itu, Guru Besar Hukum Universitas Indonesia sekaligus pengamat politik internasional, Profesor Hikmahanto Juwana, menegaskan agar pemerintah RI wajib melayangkan protes keras ke Australia. Ini lantaran kebijakan Abbott sudah masuk pelecehan terhadap Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

Implikasi Tak Langsung

Menurut Hikmahanto, jika Australia memang ingin mengeluarkan dana tersebut untuk menekan laju pencari suaka ke negara mereka, seharusnya dana tersebut menjadi dana sumbangan bagi Pemerintah Indonesia, yang dimasukan ke dalam APBN Pemerintahan RI. “Australia tidak bisa memberikan dana itu secara langsung kepada para pejabat setempat, itu melanggar kedaulatan RI.”

Kedua, penduduk pesisir akan jadi informan pemerintahan Australia, lantaran mereka langsung dikasih uang oleh pemerintah Australia, lewat APBN-nya. Jika kita membiarkan hal ini terjadi, mereka yang ditugasi untuk menjadi mata-mata akan memberikan informasi soal siapa saja yang terlibat dalam menolong para pencari suaka.

Inilah yang bisa saja akan mengganggu stabilitas keamanan nasional Indonesia. Pasalnya sebelumnya, Australia telah melakukan suatu tindakan yang melecehkan kedaulatan Indonesia dengan melakukan penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Peristiwa tersebut sempat mendapatkan reaksi dari berbagai macam kalangan karena Pemerintahan Tony Abbott seperti musuh dalam selimut dengan tindakan penyadapan tersebut.

Implikasi Langsung

Kejadian yang menimpa Presiden SBY haruslah menjadi pertimbangan presiden terpilih, Jokowi, untuk menjaga kedaulatan bangsa ini. Bila pada Presiden SBY saja Australia berani melakukan tindakan penyadapan langsung, apalagi melalui penduduk Indonesia yang diberikan dana intensif guna bersedia menjadi mata-mata mereka.

Bahkan keadaan lebih buruknya, Australia bisa saja memprovokasi masyarakat di sekitar pesisir selatan dengan tindakan mereka tersebut. Bahwa Australia akan lebih peduli dengan penduduk di pesisir selatan ketimbang Pemerintah Indonesia. Dan timbal baliknya, masyarakat akan mau diperalat sebagai informan Australia.

Tak ketinggalan, implikasi selanjutnya adalah potensi konflik horizontal di masyarakat pesisir selatan. “Masyarakat akan saling berebut guna mendapatkan dana intensif tersebut.” Dan masyarakat, lanjut pria kelahiran Jakarta ini, akan menjadi suka uang, sehingga akan menyebabkan konflik di antara mereka. “Kemungkinan besar mereka bisa saling bunuh-bunuhan.”

Hal yang paling memberatkan Indonesia, tegasnya, adalah jika nanti kebijakan tersebut tak lagi berlaku atau berganti kebijakan pasca Abbott lensger, kemungkinan masyarakat akan melakukan protes terhadap pemerintah RI. “Karena mereka tak lagi mendapat dana intensif dari Australia,” lanjutnya.

http://citizendaily.net/jokowi-harus...an-tony-abbott