REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menanggapi isu tentang perampingan kabinet yang akan dilakukan oleh Jokowi, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, perampingan kabinet hanya akan menghasilkan beban baru. Oleh karena itu, ia yakin Jokowi tidak akan melakukan perampingan kabinet.

“Perampingan itu kan bisa dalam bentuk penggabungan, bisa dalam bentuk penghilangan. Ini kan akan menjadi beban baru bagaimana penataan kepegawaiannya, bagaimana menyelamatkan aset-asetnya.. Itu kan menyita energi dan waktu. Kalau melihat itu kan rasanya nggak mungkin,” kata Ferry saat dihubungi Republika, Senin (25/8).

Ferry mengatakan, perampingan kabinet menuntut adanya penataan struktural kementrian. Ini justru akan menghambat kinerja pemerintahan Jokowi karena kementerian terkait perlu menyesuaikan dengan struktur yang baru terlebih dahulu.

Selain itu, perampingan kabinet juga menuntut adanya penataan ulang di bidang kepegawaian. Ini menyangkut nasib orang-orang yang ada di kementerian. Perampingan kabinet juga bisa dilakukan dengan penghilangan kementrian-kementrian tertentu.

Padahal, setiap kementerian memiliki aset-aset yang harus diselamatkan. Oleh karena itu, penyelamatan aset juga akan menjadi beban bagi pemerintahan Jokowi jika dilakukan perampingan kabinet.

“Pak Jokowi sadar nggak akan mau membelenggu pemerintahannya dengan tugas-tugas internal penataan struktur, penataan kepegawaian, penyelamatan aset-aset. Itu kan pasti butuh waktu,” kata mantan politikus Partai Golkar itu.

Dengan pertimbangan-pertimbangan itu, Ferry meyakini Jokowi tidak akan melakukan perampingan kabinet. Penyusunan kabinet menjadi tantangan pertama Jokowi setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak semua gugatan dari kubu lawan politiknya, Prabowo Subiyanto–Hatta Rajasa.

Sempat muncul wacana bahwa Jokowi akan melakukan perampingan kabinet. Namun, Jokowi mengatakan, hingga saat ini belum ditentukan apakah aka nada perampingan kabinet atau tidak. “Kelembagaan belum jelas, apa 30, 34 kementeriannya, apa cuma 20," ujar dia.

Sementara itu, wakil presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) mengatakan perampingan kabinet tidak perlu dilakukan karena akan memakan waktu. “"Tidak perlu ada perombakan kabinet. Sebab, itu akan memakan waktu panjang untuk mengondisikan persoalan teknis seperti kantor, pejabat kementerian, penempatan SDM. Kita mau langsung bekerja," kata JK.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/pe...-nggak-mungkin

TS :
kenapa para dedengkot malah menolak ya ??


gw sendiri setuju perampingan, tapi mungkin jangan diawal pemerintahan, misal sekarang jokowi buat dulu tim pengkajian yang bener dan mempersiapkan langkah perampingannya dan penanganan ekses seperti pegawai dan penataan aset. ya mungkin tahun ke 2 sudah bisa jalan kali.

kalau sekarang, gw takutnya jokowi dan tim-nya belum cukup pengalaman, secara 10 tahun teakhir orang-orang jokowi kan di luar pemerintahan, jadi cek air dulu lah...

kalau berhasil, mungkin bisa jadi prestasi jokowi yang bisa diingat berpuluh-puluh tahun kedepan