Selasa, 26 Agustus 2014 | 07:43 Email
Jokowi Pertimbangkan Kepala Daerah Berprestasi Masuk Kabinet


Dari kiri: Pimpinan Umum Beritasatu.com dan Suara Pembaruan, Theo Sambuaga, Ibu Iriana, Presiden terpilih, Joko Widodo, Pemimpin Redaksi Beritasatu.com, Suara Pembaruan, Investor Daily, dan Majalah Insvestor dan Menteri Pemuda serta Olahraga, Roy Suryo duduk bersama saat menghadiri Beritasatu Festival "Inspiring Young Leader" di Atrium Mal Kemang Village, Jakarta, Sabtu, 23 Agustus 2014 malam. (sumber: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao)

Jakarta - Presiden RI terpilih Joko Widodo mempertimbangkan kepala daerah berprestasi masuk kabinet untuk membantu dirinya menjalankan roda pemerintahan mendatang.

"Kepala daerah masuk kabinet Jokowi-JK bisa saja, kenapa tidak, karena semuanya memungkinkan," ujar Joko Widodo kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/8).

Menurut dia, penyusunan kabinet belum final karena masih digodok secara matang dan fokus dengan mempertimbangkan segala aspek.

"Penyusunan maupun penetapan kabinet itu belum final karena masih digodok dengan matang," katanya.

Sebelumnya, pakar politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakankepala daerah yang mempunyai rekam jejak teruji serta berintegritas luar biasa patut dipertimbangkan masuk jajaran kabinet.

Sosok dimaksud di antaranya Wali Kota Surabaya (Tri Rismaharini), Walikota Bogor (Bima Arya), Walikota Bandung (Ridwan Kamil), dan Bupati Kudus (Musthofa).

"Tidak ada masalah gubernur maupun bupati dan wali kota masuk jajaran kabinet Jokowi-Jk. Yang penting memenuhi syarat dan karakter yang baik seperti yang dimiliki Jokowi," ujar Emrus Sihombing di Jakarta.

"Syarat kepala daerah yang menjadi menteri antara lain, berintegritas luar biasa, bermoral yang kukuh, rekam jejak yang sudah teruji, dan punya keberanian mengambil keputusan demi perbaikan," ujar dia.

Kriteria lainnya adalah mau melaporkan ke aparat hukum dan kepada Presiden bila bawahannya melakukan korupsi, berani memecat bawahannya bila korupsi, dan punya kapabilitas sesuai dengan kementerian yang dipimpinnya.

"Lalu, tidak mau kompropmi dengan kekuatan politik apa pun dalam menjalankan kementerian, bersedia dan rela mundur bila melakukan dugaan tindakan pidana dalam bentuk apa pun, menyatakan bersedia diaudit publik kekayaannya dan keluarganya setiap saat, tidak mempunyai beban politik pada pemerintahsn masa lalu serta memiliki kesamaan dalam bidang kejujuran, ketulusan, mau bekerja keras seperti Jokowi," katanya.

Penulis: /FAB
Sumber:Antara