TEMPO.CO , Jakarta:Pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke depan diprediksi akan dinamis karena penolakan beberapa partai politik yang menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Ahok diingatkan agar mewaspadai kemungkinan dijegal oleh kader partai-partai tersebut di DPRD. (Baca:Sayap PKS Tolak Ahok Jadi Gubernur )

“Kita tahu PKS sangat tidak suka dengan Ahok. Walaupun secara nasional mereka merapat ke Gerindra, tapi di tingkat daerah akan ada resistensi,” ujar Syamsuddin Haris, peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang dihubungi Tempo pada Senin, 25 Agustus 2014. (Baca:Ahok Akan Jadikan DKI Provinsi Percontohan )

Menurut Syamsuddin, selain PKS, Partai Persatuan Pembangunan juga kemungkinan menjegal Ahok karena ia bukan muslim. “Padahal dalam politik seharusnya urusan agama itu sudah selesai. Bangsa ini kan majemuk,” ujar dia menambahkan.

Namun, Ahok tetap akan mendapat dukungan kuat dari dua partai yang mengusungnya yakni PDIP dan Gerindra. Kedua partai ini juga menduduki proporsi paling besar di tubuh DPRD DKI Jakarta yang baru dilantik kemarin. (Baca;DPRD Dilantik Hari Ini, Apa Harapan Ahok? )

Anggota baru DPRD DKI Jakarta, kata Syamsuddin, harus memastikan agenda yang ditinggalkan Jokowi terus berlanjut. Proyek-proyek seperti MRT dan pembangunan waduk di sejumlah wilayah harus terus dikawal para anggota dewan baru ini.

Mengenai calon wakil gubernur, Syamsuddin mengatakan persaingan akan terjadi antara PDIP dan Gerindra. Dari PDIP, dia menilai nama yang kuat adalah Boy Sadikin yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

http://www.tempo.co/read/news/2014/08/26/231602197/Ahok-Diminta-Waspadai-Serangan-PKS

TEMPO.CO, Jakarta - Belum juga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo lengser dari posisinya di Ibu Kota, sudah ada pihak yang keberatan jika Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama naik pangkat menjadi gubernur. Organisasi sayap Partai Keadilan Sejahtera yang terdiri dari Gerakan Pemuda Keadilan (Gema Keadilan), Garda keadilan, dan Benteng Muda PKS menyatakan tak ingin Jakarta dipimpin figur seperti Ahok.(Baca: Jokowi Nyapres, Pilih Opsi Cuti atau Non-aktif?)

Alasannya, mereka keberatan dengan kinerja dan gaya komunikasi Ahok selama 1,5 tahun menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ketua Umum Gema Keadilan, Ronald Darmasyah, mengatakan sikap itu diambil setelah mereka melakukan survei pada 20-24 Maret 2014. (Baca: Jika Jadi Gubernur, Ahok Tak Takut Dimakzulkan DPRD)

"Ternyata 93 responden menyatakan tidak siap dipimpin oleh Ahok," kata dia di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki, Selasa, 25 Maret 2014. Menurut mereka, 24 persen responden menilai Ahok sebagai pribadi yang belagu, sombong, dan merasa paling pintar. Survei itu, kata dia, dilakukan dengan mewawancarai 300 orang secara tatap muka dan 1.289 orang mengisi kuisioner online. Pertanyaan yang diajukan terdiri atas pertanyaan terbuka dan tertutup kepada warga di lima wilayah Kota Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu. (Baca: Ahok Tiru Dua Gaya Jokowi)

Selain itu, Ahok juga dinilai tidak simpatik dan tidak berbudi pekerti, tidak berbudaya dan beretika sebagai orang beragama. "Ahok juga dinilai biasa menyalahkan anak buah dan orang lain serta tidak menghormati pendapat orang," katanya. (Baca: Demi Konstitusi, Ahok Cuek Disebut Galak dan Dianggap Galak, Ahok: Apa Saya Kurang Lembut?)

Ronald juga mengatakan respondennya khawatir jika Ahok menjadi gubernur akan ada program yang ekslusif dan sektarian, ketidakharmonisan kerja di Pemprov DKI Jakarta, dan ada kemunduran moral. "Mereka khawatir perjudian dan prostitusi akan semakin marak dan dikesampingkannya aktivitas keagamaan," katanya. Selain itu, Ahok dikhawatirkan akan menghilangkan kearifan budaya Betawi dan menjadikan Jakarta lebih hedonis. Menurut Ronald, pandangan ini akan diajukan ke Dewan Pengurus Pusat PKS. Mereka juga akan mengumpulkan ormas lain yang memiliki pendapat serupa. (Baca: Jadi Gubernur, Ahok Harus Waspadai Hal-hal Ini)

Ditemui secara terpisah, Wagub Basuki Tjahaja Purnama mengatakan dia tak heran jika ada warga yang menolak dirinya. Tapi PKS harus bisa mempertanggungjawabkan hasil survei itu. "Kalau perolehan suara mereka tak sampai 10 persen di pemilu legislatif ini, mereka harus meralat pernyataan itu," kata Basuki, Selasa.

http://www.tempo.co/read/news/2014/03/26/231565396/Sayap-PKS-Tolak-Ahok-Jadi-Gubernur-

Jakarta - Kader muda Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang terhimpun dalam Gerakan Pemuda (Gema) Keadian, Garda Keadilan dan Benteng Muda PKSmenyatakan 93 persen warga Jakarta menolak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI.

Hasil itu didapatkan dari hasil survei tatap muka dan online yang diadakan pada 20-24 Maret 2014, dengan jumlah responden 1.589 orang. Dari survei yang diadakan menghasilkan 93 persen menolak Ahok naik menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan hanya 7 persen yang setuju.

Ketua Divisi Penelitian Gema Keadilan Mustofa mengungkapkan, 93 persen responden menolak dengan berbagai alasan, diantaranya, 24 persen responden menganggap Ahok sebagai pribadi yang sombong dan merasa paling pintar.

Kemudian sebanyak 23 persen menganggap Ahok adalah sosok yang tidak simpatik dan jauh dari budi pekerti luhur, 17 persen menganggap Ahok tidak berbudaya dan beretika, 17 persen menganggap Ahok terbiasa menyalahkan anak buah dan orang lain, dan 15 persen menganggap Ahok tidak mengormati pendapat orang lain.

“Responden itu terdiri dari anak muda, perempuan ada 52 persen serta pria 47 persen. Kami berikan pertanyaan terbuka. Semua itu aspirasi masyarakat yang tidak siap dipimpin oleh Ahok sebagai Gubernur DKI,” kata Mustofa dalam jumpa pers di Galeri Café, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (25/3).

Selain itu, lanjutnya, terdapat persepsi kekhawatiran massal dari responden bila Ahok menjadi orang nomor satu di Jakarta. Responden khawatir Ahok akan melakukan kebijakan yang eksklusif dan sektarian, sebanyak 23 persen.

Lalu 18 persen khawatir hubungan kerja birokrasi pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak akan harmonis, 16 persen khawatir akan terjadi dekadensi moral, seperti maraknya perjudian, legalisasi prostitusi, dan 15 persen khawatir Ahok akan menghilangkan kearifan budaya lokal Betawi, dan menggantinya dengan budaya liberal dan hedonis.

“Serta 12 persen khawatir Ahok akan menjalankan agenda antidemokrasi,” ucapnya.

Melihat hasil survei tersebut, kader muda PKS menyerukan pejabat publik yang tidak memiliki akhlaqul karimah tidak layak ditiru oleh generasi muda. Anak-anak muda PKS berpandangan aspirasi warga tersebut harus terus diperjuangkan.

“Bahwa Ahok sebagai pejabat publik yang tidak memiliki budi pekerti yang luhur, harus diganti dengan pejabat publik yang sederhana, amanah serta berbudi pekerti santun dan baik. Hanya itu. Kami tidak bermaksud mengganjal pencapresan Jokowi, tapi kami hanya ingin menunjukkan fakta yang ada,” ucapnya.

http://www.beritasatu.com/megapolitan/173766-gema-keadilan-93-warga-tolak-ahok-jadi-gubernur-dki.html

JAKARTA, KOMPAS.com - Penolakan Gema Keadilan, sayap Partai Keadilan Sejahtera, kepada Basuki Tjahaja Purnama jika naik sebagai Gubernur DKI, dinilai salah alamat. Sebab, Basuki jadi Gubernur hanya karena dia "ketiban pulung".

"Kalau mau marah jangan kepada Ahok. Dia (Ahok) ini kan hanya ketiban pulung saja. Dia naik jadi gubernur karena Jokowi jadi capres. Harusnya marah ke partai yang mencalonkan Jokowi (jadi capres), itu pun kalau Gema Keadilan punya nyali," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio di Jakarta, Sabtu (29/3/2014).

Menurut Hendri, berdasarkan Undang-undang, jika Jokowi kelak terpilih menjadi presiden atau mundur dari jabatannya sebagai gubernur, maka secara otomatis tampuk kepemimpinan DKI Jakarta akan jatuh ke Wagub.

Dia menyarankan, sebaiknya Ahok dan Gema Keadilan menghentikan debat kusirnya. Sebab, saling lempar komentar antara keduanya tidak menguntungkan Jakarta.

"Ini debat kusir yang tidak ada untungnya. Protes yang dilakukan Gema Keadilan terhadap Ahok juga salah alamat," kata Hendri.

Hendri mengatakan, alangkah lebih baik dan ideal jika berdebat soal program. "Ahok kan punya program, nah bila program tersebut tidak pas untuk Jakarta silahkan Gema Keadilan sampaikan keberatannya," ucapnya.

Sebaliknya, Gema Keadilan juga jangan sungkan mengemukakan programnya. Di mana, program tersebut untuk kemajuan Jakarta secara keseluruhan.

"Nah, Ahok juga harus memperbaiki komunikasi politiknya. Inilah perbedaan yang ada di Jakarta, tidak perlu terlalu reaktif," ujarnya.

Hendri juga mendorong Gema Keadilan untuk menjelaskan metode yang digunakan saat melakukan riset. Sebab, hasil riset hingga 93 persen itu sangat dahsyat.

"Gema Keadilan perlu menjelaskan kepada masyarakat metode surveinya, jangan sampai metode yang digunakan adalah metode pertanyaan jeruk makan jeruk, sehingga hasilnya mutlak dan terarah," jelas Hendri.

http://megapolitan.kompas.com/read/2014/03/29/1933329/.Kalau.Gema.Keadilan.PKS.Mau.Marah.Jangan.kepada.Ahok.