TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golongan Karya Ahmadi Noor Supit mengatakan partainya mendukung pemangkasan subsidi bahan bakar minyak demi Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang lebih sehat. Ia membenarkan, supaya kebutuhan pembangunan infrastruktur, pertanian, dan penanggulangan kemiskinan terpenuhi, subsidi BBM harus dialihkan menjadi subsidi orang. (Baca: Kenaikan Harga BBM Diusulkan Satu Tahap)

"Subsidi barang memang harus dievaluasi karena tak sampai pada masyarakat miskin," kata Ahmadi saat dihubungi, Sabtu, 23 Agustus 2014.

Ahmadi memperkirakan, segera setelah subsidi BBM itu dialihkan, gejolak masyarakat tak mungkin dihindari. Namun, kata dia, gejolak ini bisa ditekan dengan transparansi dari presiden. (Baca: Jokowi Setuju Kenaikan Listrik dan Pembatasan BBM)

Selain itu, masyarakat harus dapat merasakan betul manfaat dari pengalihan subsidi ini. "Sebanyak 60 persen infrastruktur di kabupaten rusak total. Pengalihan dana subsidi bisa digunakan untuk membenahi ini," kata Ahmadi. Dengan demikian, dia melanjutkan, masyarakat miskin dapat merasakan pengalihan tersebut.

Menurut Ahmadi, pada tahun 2015, idealnya tak ada lagi subsidi barang. Namun pengalihan sepenuhnya pada subsidi orang dapat dilakukan secara bertahap. Untuk anggaran 2015, kata Ahmadi, pemerintah mengajukan kuota BBM bersubsidi sebanyak 48 juta kiloliter. "Kalau harga per liter dinaikkan Rp 2.000 saja, anggaran Rp 96 triliun bisa dialihkan ke yang lain," katanya.

Untuk membahas perubahan pada RAPBN 2015 ini dengan tim ekonomi presiden terpilih Joko Widodo, kata dia, belum ada arahan resmi dari Partai Golkar. "Tapi pada prinsipnya kami membuka diri selama itu untuk kepentingan rakyat," ujarnya. (Baca: Relawan Minta Jokowi Batalkan Opsi Kenaikan BBM)

Koalisi tempat partainya bergabung, kata dia, memposisikan diri sebagai penyeimbang pemerintah, bukan oposisi. "Jadi, kalau pemerintah tak memihak rakyat, ya, kami kritik. Kalau programnya untuk rakyat, ya, enggak mungkin kami lawan, dong," ujar Ahmadi.

SUMUR

Ane bekerja di salah satu perusahaan survey milik negara di Indonesia , Dari 2001 s/d saat ini , ane banyak terlibat di survey baik dari proyek pemerintah ataupun swasta, beberapa yang besar adalah survey minyak tanah bersubsidi 2003 , survey dan kajian avtur 2003 / 2004 , AVL (automatic vehicle locator untuk truk tangki pengangkut BBM bersubsudi 2003 / 2004 verifikasi BBM bersubsidi , supply and demand , RFID dan yang terakhir feasibility study mengenai pembatasan BBM bersubsidi.

Berhubung ane ga ada hubungan dengan politik , karena domain politik ada di bos ane dan partai yang ada di BANGGAR DPR yang mengusahakan perusahaan ane menang, maka ini hasil kesimpulan yang ane dapat :

Sulit sekali membatasi , karena gimana cara membatasinya , PERTAMINA sebagai pelaksana nagih ke pemerintah based on data SAP mereka.

- SAP based on DO dari pengusaha , Dari PERTAMINA boleh jadi betul DO yang dikeluarkan dengan data Volume yang mereka keluarkan, lalu apakah PEMERINTAH tau kalau DO itu digunakan untuk rakyat yang berhak ??

- Tujuan pembatasan adalah optimasi agar tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna dan tepat peruntukan , ada namanya istilah CD (Coverage Days) setiap Lembaga penyalur punya CD dan PERTAMINA punya data juga , tapi kenapa suka ada aja daerah langka BBM

- Disparitas harga , ini terjadi , dan ada Perpres & UUnya untuk harga , tapi fakta dilapangan tidak seperti itu , banyak yang diatas harganya.

- ini sudah jadi rahasia umum Mobil Dinas/Dept/Pemerintahan yang ganti plat hitam , lalu bisa isi bensin di SPBU , lossnya memang nggak sampai 5% dari 46 - 48 Jt KL / tehun , tapi itu terjadi.

- Di luar jawa , banyak kendaraan industri yang bebas membeli BBM subsidi

- Filterisasi / identifikasi pengguna yang berhak , ini ga akan pernah tercapai, tanya deh sama petugas lapangan RFID , gimana susahnya uji coba RFID , ada kendaraan yang buru2 ada perlu jadi ga mau dipasang , kurang sosialisasi malah bikin orang di mobil jadi curiga sama petugas yang masang RFID, dan masalah lainnya deh.

- Dan lainnya (sebenarnya masih banyak)

NAH ............. maka karena ane berada di posisi netral dalam memberi laporan dan hasil survey ke bos ane, dimana tentunya bos ane presentasi harus win win solution , ga boleh kasih data lapangan secara telanjang , karena menyangkut kepentingan banyak pihak.

maka ane coba cerita disini , pak kurtubi bilang pembatasan itu logis dan rasional karena ada kepentingan , ane dilapangan melihat IMPOSSIBLE pembatasan dilakukan , MALINGNYa banyak dari hulu ke hilir.

Di hulu tau kan kasus rudi rubiandini

Ditengah ga perlu ane rahasiakan karena dah pada tau Petral kan

Di hilir cek aja kalau berani, pengusaha2 migas dan perusahaannya itu punya partai A s/d Z , elit politik A s/d Z , sampai pejabat PNS eselon 1/2/3/4 banyak yang main di hilir.

Maka atas apa yang telah ane rasakan bekerja lama di survey bidang migas , maka kesimpulan ane cuma 1 : HAPUS SUBSIDI BBM , efeknya pasti luar biasa , dan akan berat, tapi kedepannya :

1. Rakyat ga akan manja dengan subsidi BBM

2. Akan timbul orang2 kreatif (Konsep management of kepepet)

3. Subsidi atas 46 - 48 Jt KL / pertahun akan sirna dan uangnya bisa digunakan untuk hal lain yang penting.

4. Penjualan mobil (ada kemungkinan) turun , (perkiraan ane) ada kemungkinan moda transportasi umum akan kembali berjaya

5. (Mungkin) Jumlah motor dijalan akan semakin bertambah , disinilah momentum pemerintah untuk buat regulasi baru untuk kendaraan bermotor.

6. Banyak yang selalu protes anti ASING , dan disinilah saatnya PERTAMINA harus bisa dan mampu bersaing dengan lembaga penyalur yang sudah eksis seperti shell, petronas, total & gulf , dan bukan tidak mungkin juga akan ada lagi ASING yang buat Lembaga penyalur baru di negeri ini, nah pada point ini ane ingin sekali membuka pemikiran warga kaskus , kalau INDONESIA sulit untuk bersaing jika tidak ada ASING , dengan adanya ASING, maka perusahaan negeri ini akan terpacu untuk bersaing.

contoh kecil SOP Pelayan di SPBU , hormat ke pengunjung . salam , mulai dari nol ya pak , dst ,.. bermula dari salah satu riset perusahaan asing yang mau buka Lembaga penyalur disini.

Kebayang kalau PLN , PT KAI , dan perusahaan layanan publik lainnya ada kompetitor asing kan , mereka pasti terpacu dukungan pun datang dari dewan , pemerintah, sampai stakeholder dalam negeri. (BUKAN KAYA SEKARANG PERUSAHAAN DALAM NEGERI DIPOROTIN)

Kalau sudah perusahaan Dalam negeri sudah maju , lalu mau (Misal) persulit perpanjangan kontrak asing sih silahkan saja , sedangkan faktanya , karena tidak tau dilapangan banyak masyarakat yang selalu ingin ANTI ASING, dan MANFAATKAN KEKAYAAN ALAM OLEH PUTRA PUTRI BUMI PERTIWI, ....

Ane sangat sepakat dan setuju anti asing KALAU perusahaan milik negeri tercinta kita sudah STABIL dan KETAT (dari mulai perekrutan tenaga kerja ada standar sistemnya yang ga bisa dilanggar, SOP kerja yang juga secara komputerisasi terpantau dan ga bisa dianggar , Proses finansial yang minimal seperti SAP Pertamina yang Jelas ringkas dan mudah dimengerti , dan juklak lainnya yang transparan dan mampu terpantau secara sistem).

Agan2 pasti ada yang ngalami dan lihat sendiri, anak bapak A dengan mudahnya masuk perusahaan bonafit , padahal secara syarat adminsitratif ga bisa , dan dengan cara kontrak dulu , lalu lama2 jadi pegawai tetap.

Nah ini ane ngalamin secara langsung, ketika sertifikasi crude oil , nilai inspeksi ratusan juta , dengan spesifikasi Tenaga ahli bla bla bla selangit deh, yang turun ke lapangan tenaga kerja kontrak (baru masuK + training seminggu) dengan gaji 1,8 juta diterjunkan kelapangan.

Coba gimana mau bersaing ,.. maka itu perlu kompetitor ASING di negeri ini buat memacu perusahaan2 dalam negeri.

Crude itu diolah yang salah satu peruntukannya untuk PLN , output dari kerjaan ane QQ (Quality Quantity) , Kualitas ga memuaskan cuma ambil sampe uji lab dengan metode yang sudah sangat ketinggalan, lalu kuantitas pun ga pasti , lah wong inspektor dilapangan jalan2 ketika proses discharge,

Kasihan PERTAMINA jadinya , maka sudahlah yang terbaik walau PAHIT adalah HAPUS SUBSIDI BBM , walau berat tapi ga ada pilihan terbaik selain itu

Maaf kalau ada yang ga suka dengan TRIT ane , ane cuma ingin sekedar Share pengalaman ane , yang ane jamin NETRAL dan tulisan ini murni atas hasil lelah ane bekerja lama di bidang survey migas, ane mau tulis seperti ini di laporan kegiatan proyek ga mungkin, karena ada yang harus dicover dan ditutupi atas dasar kepentingan individu / kelompok, disini ane bisa menceritakan apa adanya.

Terima Kasih untuk KASKUS "Freedom of speech"