Merdeka.com - Hasil sidang sengketa pilpres kemarin, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan pasangan Prabowo - Hatta. Otomatis, pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla bakal menjadi Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) periode lima tahun ke depan.

Sebagai tindak lanjut, Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu, meminta Jokowi-JK bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono dalam waktu dekat. Prioritas yang seharusnya dibicarakan adalah soal kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Dia mengusulkan, SBY menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter di penghujung masa jabatannya. "Naikkan segera harga BBM subsidi. Di pemerintahan sekarang menjadi sebesar Rp 8.000 per liter dan naikkan lagi harganya di tahun depan sebesar Rp 1.000 per liter," ujarnya kepada wartawan, Jakarta, Jumat (22/8).

Said menghitung, dengan menyesuaikan harga BBM subsidi menjadi sebesar Rp 8.000 per liter, maka negara akan memperoleh penghematan sekitar Rp 40 triliun. Meski begitu, tetap harus diawasi konsumsi BBM bersubsidi. "Pembatasan tetap harus dilaksanakan, jangan cuma janji-janji saja," jelas dia.

Selama ini pemerintah menggelontorkan anggaran besar untuk subsidi BBM, sebesar Rp 3 triliun per hari. Namun sebagian besar justru dinikmati oleh orang kaya. Hal itu, kata Said merupakan ketidakadilan pemberian subsidi dari pemerintah.

"Satu mobil di Jakarta konsumsi 20 liter BBM subsidi per hari dengan harga Rp 6.500 per liter. Artinya subsidi Rp 130.000 setiap hari. Kalau per bulan sudah berapa tuh. BBM subsidi dinikmati orang kaya. Makanya mereka harus segera ketemu, jangan pikirkan politik dulu tapi pikirkan rakyat," ungkapnya.

Dengan kesepakatan untuk sama-sama menaikkan harga BBM bersubsidi, ruang fiskal dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014 dan Rancangan APBN 2015 bisa lebih besar dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintahan baru.

Sumber Panastak : http://www.merdeka.com/uang/sby-dimi...1000liter.html

TS :
wkwkw kasihan sby, diminta naikin, tapi porsinya jauh lebih besar daripada jokowow

Kalo enggak gini aja deh biar lebih gampang..

jokowi berkuasa dari oktober 2014, selama oktober-desember 2014 masih berlaku apbnp 2014 dimana harga bbm diserahkan ke pemerintah oleh dpr.

jadi pas dilantik, malamnya jokowi langsung naikkan harga bbm aja. legitimasinya lebih kuat dibanding sby yang akan lengser 20 oktober.

lagian subsidi jebol biasanya di nov-des, jadi jebolnya pas jokowi sudah berkuasa.

nanti 2015 jokowi bisa naikin lagi harga bbm-nya