TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari meminta semua pihak untuk menerima keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan lapang dada.

Alhasil, dirinya menilai upaya politik seperti Panitia Khusus (Pansus) Pilpres hanya membuang waktu dan tidak akan bisa menggugurkan Joko Widodo sebagai presiden terpilih.

"Ini negara hukum, bahwa penetapan hukum adalah yang tertinggi. Dalam negara hukum kebenaran tertinggi itu ada di pengadilan, bukan di Polonia bukan di jalan Sawo," kata Eva seusai acara Aksi Damai 5.000 Tanda Tangan Suarakan Hak2 Sipil & Anak-Perempuan dan rilis lagu Jokowi, di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (24/8/2014).

Menurut Eva,ketika pengadilan yakni MK telah menetapkan Jokowi-JK adalah pemenangnya maka semua pihak harus mematuhinya. Sebab, hasil MK merupakan putusan yang final dan mengikat. "Jadi keputusan politik tidak bisa membatalkan putusan hukum," cetusnya.

Selain itu, adanya keputusan MK yang tidak mengabulkan semua permintaan tim hukum Prabowo-Hatta. Maka, Komisi Pemilihan Umum (MK) akan melaksanakan tahapan Pemilu berikutnya yang seusai dengan Undang-Undang Pilpres yaitu menetapkan Jokowi-JK sebagai presiden terpilih dan akhirnya nanti dapat dilantik secara sah.

"Sehingga enggak bisa kemudian segerombolan orang yang karena kalah, lalu menggunakan politik dan memporak porandakan amanah-amanah dalam hukum. Jadi semua harus legowo," tuturnya.

Eva pun meminta, semua pihak yang bertentangan dengan Jokowi agar lebih memahami Indonesia yang merupakan negara hukum dan bukan negara kekuasaan DPR ataupun perorangan.

http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/08/24/pansus-tak-dapat-jegal-jokowi-eva-minta-semua-pihak-legowo

legowo wo, let it go wo