JAKARTA - Pengamat Politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, menilai penyusunan kabinet untuk pemerintahan mendatang merupakan kewenangan Joko Widodo (Jokowi) sepenuhnya. Tak ada yang bisa mengintervensi sekalipun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. "Ketika Jokowi dan JK terpilih , kewenangan ada di Jokowi sepenuhnya. Jokowi pemegang kekuasaan eksekutif. Tidak ada kekuatan lain yang mampu dan boleh mengatur kebijakan Jokowi. Sekalipun dari ketua umum partai pendukungnya. Kedudukan Jokowi jauh lebih tinggi dari Megawati, Surya Paloh, atau Cak Imin," ujar Said saat dihubungi Okezone, Minggu (24/8/2014). Sebelumnya, terhembus kabar adanya perpecahan di kubu Jokowi-JK yang dilatarbelakangi perebutan kursi menteri. Menurut Said, perebutan tersebut lantaran para kelompok pendukung baik dari partai maupun non partai atau relawan, merasa punya kontribusi atas kemenangan Jokowi, sehingga berharap dapat dilibatkan dalam penyusunan kabinet. "Mereka merasa punya kontribusi atas kemenangan Jokowi dan merasa pantas untuk membentuk kantor transisi. Tapi penyisinan ini tidak bisa ditentukan oleh pendukung. Mereka boleh mengusulkan, tapi tidak boleh mengatur apalagi mendikte. Kalau mau berkoalisi dengan Demokrat juga itu haknya Jokowi," tuntasnya

Sumur