PDIP bakal paksa SBY naikkan harga BBM bersubsidi tahun ini
Reporter : Ardyan Mohamad | Kamis, 21 Agustus 2014 11:16

Merdeka.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak melempar tanggung jawab soal amburadulnya pengelolaan dana subsidi Bahan Bakar Minyak kepada pemerintahan baru.

Karena itu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 harus direvisi dalam rapat fraksi maupun di badan anggaran. Salah satu strategi awal adalah menolak pelimpahan atau skema tunda tagih (carry over) subsidi premium dan solar tahun ini, untuk masuk anggaran 2015.

"Jadi apapun yang terjadi di pemerintahannya SBY harus ditanggung, tidak bisa di-carry over. Itu prinsip APBN 2014," kata Anggota Banggar dari FPDI-P, Dolfie O.F Palit, sebelum Rapat Paripurna di DPR , Kamis (21/8).

Dalam RAPBN 2015, SBY mewariskan subsidi BBM yang membengkak hingga Rp 363,5 triliun, dari total subsidi sebesar Rp 433,5 triliun. Ini akibat adanya carry over subsidi PT Pertamina, termasuk untuk elpiji 3 kg, yang bengkak pada 2014 lantas ditagihkan pada APBN tahun depan.

Dolfie mengingatkan, potensi bengkaknya dana PSO Pertamina karena SBY kemungkinan gagal mengendalikan konsumsi volume 46 juta kilo liter subsidi BBM. Untuk itu, PDI-P bakal ngotot memaksa pemerintahan sekarang menaikkan harga jual ketika batas konsumsi sudah hampir terlewati.

"Kalau volumenya 46 juta KL dan jebol ya harus menyesuaikan harga BBM," ujarnya.

Alternatif lainnya, pembagian tugas menaikkan harga BBM. Ini jauh lebih adil ketimbang pemerintahan baru yang harus mengelola warisan subsidi bermasalah.

Di luar itu, Dolfie melihat posisi politik PDI-P adalah menghindari kenaikan harga jual BBM bersubsidi. Walaupun Presiden Terpilih 2014-2019 versi KPU , Joko Widodo , beberapa kali mengaku siap memangkas subsidi energi, tapi seandainya tak perlu dijalankan akan lebih baik buat partai.

"Yang penting daya beli masyarakat kuat enggak (ketika BBM naik)? Kita mengkaji itu dalam pembahasan bersama pemerintah. Itu untuk mengatasi inflasi kalau ada kenaikan harga BBM," kata Dolfie.

Lebih jauh lagi, masalah utama RAPBN warisan SBY adalah nyaris semua pos belanja dipakai membiayai 362 program rutin kementerian/lembaga. Dana tersisa buat presiden baru cuma Rp 20 triliun.

Dolfie percaya, kalau isu itu bisa dicarikan solusinya sampai Oktober mendatang, maka Jokowi tak perlu menaikkan harga BBM selepas dilantik.

"Kalau memang ruang fiskal yang dikatakan luas itu tidak perlu menaikkan BBM, kenapa kita harus menaikkan harga," cetusnya.