Liputan6.com, Jakarta - Dalam debat capres pada Minggu 22 Juni 2014, Joko Widodo memunculkan
impian soal ketangguhan ketahanan nasional. Salah
satunya penggunaan pesawat nirawak (drone) atau
pesawat terbang tanpa awak (PTTA) untuk mengawal
negara kepulauan yang besar ini. Ada dua manfaat,
dalam bidang pertahanan juga ekonomi. Wacana Jokowi menuai pro-kontra, ada yang setuju
dan menolak rencana tersebut. Profesor Josaphat
Tetuko Sri Sumantyo, ahli PTTA atau UAV dan radar
dunia asal Indonesia, pun ikut bicara mengenai
wacana ini. Guru Besar Universitas Chiba, Jepang ini mengatakan
perlu rencana matang agar rencana ini bisa
terlaksana. Pria asal Bandung ini menuturkan, jika
Jokowi jadi mengaplikasikan drone, alangkah baiknya
pengembangannya dilakukan dari dalam negeri. "Proses pengembangan drone sendiri memerlukan
perlengkapan yang berhubungan dengan keamanan
dan security. Sedangkan perlengkapan tersebut saat
ini banyak didapatkan dari luar negeri. Di mana
berbagai proses security perlu harus dilewati,
misalnya izin mendapatkan perangkat dengan power tertentu, perangkat yang dapat dioperasikan pada
ketinggian tertentu, akurasi, posisi, dan lain-lain,"
ucap Josh --sapaan Josaphat-- kepada Liputan6.com, Jakarta Jumat (22/08/2014). Jika diperlukan Pemerintah Indonesia, Josh akan
membantu membangun teknologi ini. Pria yang telah
mengantongi ratusan hak paten ini pun telah
menyiapkan rencana teknologi drone yang cocok
dengan kondisi geografis Indonesia. "Ada drone yang saya pikirkan untuk Indonesia
berikut perangkatnya yang saya kira cocok untuk
pengamatan Indonesia yang luas ini secara real time
dan only one di dunia. Mungkin bila direalisasikan
merupakan pertama di dunia di dunia yang dapat
digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk Hankam (Pertahanan dan Keamanan), pengamatan lalu
lintas darat dan laut, lingkungan, dan lain-lain,"
ungkap Pria berumur 44 tahun ini.