PDIP bakal paksa SBY naikkan harga BBM bersubsidi tahun ini

Reporter : Ardyan Mohamad | Kamis, 21 Agustus 2014 11:16

Merdeka.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak melempar tanggung jawab soal amburadulnya pengelolaan dana subsidi Bahan Bakar Minyak kepada pemerintahan baru.

Karena itu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 harus direvisi dalam rapat fraksi maupun di badan anggaran. Salah satu strategi awal adalah menolak pelimpahan atau skema tunda tagih (carry over) subsidi premium dan solar tahun ini, untuk masuk anggaran 2015.

"Jadi apapun yang terjadi di pemerintahannya SBY harus ditanggung, tidak bisa di-carry over. Itu prinsip APBN 2014," kata Anggota Banggar dari FPDI-P, Dolfie O.F Palit, sebelum Rapat Paripurna di DPR , Kamis (21/8).

Dalam RAPBN 2015, SBY mewariskan subsidi BBM yang membengkak hingga Rp 363,5 triliun, dari total subsidi sebesar Rp 433,5 triliun. Ini akibat adanya carry over subsidi PT Pertamina, termasuk untuk elpiji 3 kg, yang bengkak pada 2014 lantas ditagihkan pada APBN tahun depan.

Dolfie mengingatkan, potensi bengkaknya dana PSO Pertamina karena SBY kemungkinan gagal mengendalikan konsumsi volume 46 juta kilo liter subsidi BBM. Untuk itu, PDI-P bakal ngotot memaksa pemerintahan sekarang menaikkan harga jual ketika batas konsumsi sudah hampir terlewati.

"Kalau volumenya 46 juta KL dan jebol ya harus menyesuaikan harga BBM," ujarnya.

Alternatif lainnya, pembagian tugas menaikkan harga BBM. Ini jauh lebih adil ketimbang pemerintahan baru yang harus mengelola warisan subsidi bermasalah.

Di luar itu, Dolfie melihat posisi politik PDI-P adalah menghindari kenaikan harga jual BBM bersubsidi. Walaupun Presiden Terpilih 2014-2019 versi KPU , Joko Widodo , beberapa kali mengaku siap memangkas subsidi energi, tapi seandainya tak perlu dijalankan akan lebih baik buat partai.

"Yang penting daya beli masyarakat kuat enggak (ketika BBM naik)? Kita mengkaji itu dalam pembahasan bersama pemerintah. Itu untuk mengatasi inflasi kalau ada kenaikan harga BBM," kata Dolfie.

Lebih jauh lagi, masalah utama RAPBN warisan SBY adalah nyaris semua pos belanja dipakai membiayai 362 program rutin kementerian/lembaga. Dana tersisa buat presiden baru cuma Rp 20 triliun.

Dolfie percaya, kalau isu itu bisa dicarikan solusinya sampai Oktober mendatang, maka Jokowi tak perlu menaikkan harga BBM selepas dilantik.

"Kalau memang ruang fiskal yang dikatakan luas itu tidak perlu menaikkan BBM, kenapa kita harus menaikkan harga," cetusnya.

---------------------
Sumber: PDIP bakal paksa SBY naikkan harga BBM bersubsidi tahun ini

Komentar TS:

Kemarin PDIP menentang SBY menaikkan harga BBM... Sekarang PDIP akan memaksa SBY menaikkan harga BBM...

Fix. PDIP partai karepe dhewe.

Update:

Tidak menyangka akhirnya thread ini bisa tembus 10 halaman. Terima kasih kepada mas-mbak sekalian yang sudah menyumbang pikiran di thread ini.

Untuk para troll, semoga bisa menemukan kegiatan yang lebih bermanfaat.

Kembali ke topik, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak anti kenaikan BBM. Memang sudah keharusan, siapapun yang jadi presiden BBM pasti akan tetap naik. Cuma bedanya, dulu Jokowi janji menghapus seluruh subsidi BBM, sedangkan Prabowo-Hatta Rajasa janji menghapus sebagian.

Tapi tentunya mas-mbak sekalian masih ingat, waktu debat terakhir kemarin yang sebagian membahas mengenai energi. Tidak ada dari kedua pasangan capres yang berani menyinggung tentang subsidi BBM.

Dari situ saya ambil kesimpulan bahwa isu pengurangan subsidi BBM adalah hal yang sangat tidak populer dalam pilpres kemarin, sampai-sampai kedua pasangan yang sama-sama sudah berjanji mengurangi subsidi BBM bisa kompak menghindari topik tersebut dalam debat yang disiarkan secara nasional.

Nah sekarang (paling tidak dalam pandangan saya), partai pemenang pileg dan sekaligus partai pengusung pemenang pilpres berusaha mengalihkan beban dan biaya politik (baca: dimaki-maki rakyat) pengurangan subsidi BBM kepada SBY dan partai Demokrat. Padahal PDIP juga yang kemarin paling di depan menentang rencana SBY mengurangi subsidi BBM di tahun 2012 dan 2013.

Mau dibungkus seperti apapun (katanya demi membantu pemerintah Jokowi) menurut saya ini merupakan sebuah politik dalam wujudnya yang paling jelek.

Bonus berita lawas (terima kasih pada mas Krabberz):

Jokowi Menolak Harga BBM Naik
"Saya kira semua yang ditanya inginnya harga BBM tidak naik," kata Jokowi.

Selasa, 27 Maret 2012, 16:21 Arfi Bambani Amri, Fajar Sodiq (Solo)

VIVAnews - Walikota Solo, Joko Widodo, mengaku tidak setuju harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan pada awal April mendatang. Pasalnya, warga masyarakat masih menginginkan harga BBM yang murah.

"Siapapun atau seluruh rakyat jika ditanya tentang rencana kenaikan harga BBM pasti tidak mau, karena mereka inginnya yang murah," kata Jokowi, sapaan akrab Walikota Solo, Selasa, 27 Maret 2012.

Selanjutnya, bakal calon Gubernur DKI Jakarta ini pun menyuruh wartawan menanyai satu per satu masyarakat. Menurutnya, rakyat dipastikan jawabannya akan menolak rencana itu. "Saya kira semua yang ditanya inginnya harga BBM tidak naik," kata dia.

Terkait rencana kenaikan harga BBM, Jokowi pun menggelar rapat yang diikuti sejumlah pejabat muspida serta dari instansi militer dan polisi. "Rapat ini untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM. Demo tidak apa-apa namun harus ada antisipasi baik sebelum maupun pasca," katanya.

Berdasarkan hasil rapat tersebut, Jokowi mengungkapkan bahwa tidak ada laporan maupun indikasi ancaman terkait rencana kenaikan harga BBM. "Laporan-laporan dari jajaran Muspida menyebutkan jika Solo tidak ada masalah," ujarnya. (adi)

Sumber: Jokowi Menolak Harga BBM Naik

Bonus quotes



Bonus foto-foto kenangan 2012 dan 2013: