Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berencana menaikkan harga BBM dalam periode pemerintahan Jokowi-JK. Kenaikan harga BBM akan merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia secara cepat.

"Tidak ada cara lain selain menaikkan harga BBM," kata JK usai berbicara di acara Sekolah Legislatif NasDem, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (22/8/2014).

Menurut JK, dengan menaikkan harga BBM, maka dapat merangsang dengan cepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, jumlah penghematan negara atas kenaikan harga BBM dapat segera dialihkan ke pos pos produktif seperti pertanian, pembangunan, kesehatan, dan pendidikan.

"Dengan begitu juga konsumsi atas penggunaan BBM juga turun," kata JK.

Dengan kenaikan harga BBM maka pemerintah melakukan saving anggaran sebesar 20 hingga 25 persen.

"Pemerintah harus menaikkan BBM dalam waktu singkat agar tidak lagi semua anggaran pembangunan habis dipotong demi subsidi," tambahnya.

Salah satu tujuan pemerintahan Jokowi JK adalah dengan menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 7 persen. JK mengatakan jika Indonesia mampu menpertahankan pertumbuhan ekonomi 7 persen dalam sepuluh tahun maka income perkapita masyarakat Indonesia akan meningkat.

"Pertumbuhan ekonomi Malaysia 6 persen sekarang, kalau kita bisa 7 persen dalam sepuluh tahun maka kita bisa lewati Malaysia," ucapnya.

Sebagai seorang pemimpin negara, dirinya harus bisa mengambil kebijakan yang tidak populer untuk kemajuan bangsa secepatnya.

"Logikanya begini, kita ingin membangun industri manufacturing tapi diperlukan infrastruktur dan itu perlu biaya. Biaya pembangunan infrastruktur didapatkan dari anggaran belanja. Anggaranya dari mana agar bisa cukup ya dengan mengurangi subsidi BBM," terangnya.

Sumber: DETIKCOM| #JK | #BBM | @HotNews

Bakalan Demo lagi ga ya??

Positifnya:
- Merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia secara cepat.
- Konsumsi atas penggunaan BBM juga turun, otomatis mengurangi pengunaan motor dan mobil (Maybe)
- Penghematan negara atas kenaikan harga BBM.
- Saving anggaran sebesar 20 hingga 25 persen.
- Tidak lagi semua anggaran pembangunan habis dipotong demi subsidi.


Negatif:
- Harga barang otomatis akan naik. Untuk pengusaha menengah kebawah akan lebih susah untuk menjual produknya dan untuk sipembeli akan lebih susah untuk mendapatkan barang yang mau di beli (Lah.. gaji pas"an dan untuk yang usaha, penjualannya berkurang berarti rejeki turun).
- Segala sesuatu yang memberikan pelayanan JASA pasti akan naik juga. Seperti Angkotan Umum, Warteg dan lain-lain.
- Untuk motor mungkin tidak berpengaruh banyak, tetapi untuk mobil kerasa juga . (Kalo untuk orang kaya sih mungkin ga kerasa).
- Kemungkinan akan terjadi demo yang mengakibatkan kerusak fasilitas umum.



Perhatikan :
"Logikanya begini, kita ingin membangun industri manufacturing tapi diperlukan infrastruktur dan itu perlu biaya. Biaya pembangunan infrastruktur didapatkan dari anggaran belanja. Anggaranya dari mana agar bisa cukup ya dengan mengurangi subsidi BBM," terangnya.

Jadi permasalahannya pada "DANA" alias "Uang". UUD (Ujung ujung duit), mengapa tidak mengambil dana dari hasil penyitaan uang "Korupsi"? atau mengunakan dana dari "Pajak" atau hasil dari "Jalan TOL"?

TS sih tidak begitu ngerti tentang politik soalnya ane cuman rakyat biasa.