TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan partai Golkar, Akbar Tandjung mengatakan pihaknya menerima dan mengakui akan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengaku Golkar akan tetap berada dalam koalisi merah putih dan berada di luar pemerintahan.
"Kami akan berada di luar pemerintahan. Kami akan memperkuat sistem demokrasi kita untuk jadi penyeimbang," kata Akbar di hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2014) malam.
Akbar mengaku meski berada di luar pemerintahan, koalisi merah putih aakan tetap solid. Hal itu dilakukan semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negar Indonesia tercinta.
"Kami akan teruskan kiprah kami sebagai kekuatan penyeimbang,. Demi kepentingan bangsa, rakyat dan negara," tuturnya.
Lebih jauh Akbar mengatakan, pihaknya merasa dirugikan akan putusan MK tersebut karena hal substansif kecurangan Pilpres tidak diperhatikan lembaga yang kini dipimpin Hamdan Zoelva tersebut. Ia menilai ada pelanggaran terhadap pelaksanaan Pilpres yang diakui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Walaupun pelanggarannya berkaitan dengan kode etik telah dinyatakan DKPP (bersalah), tapi itu rupanya nggak jadi perhatian. Tapi dianggap nggga jadi catatan oleh MK. Pdhal kita ingin keadilan substantif," tegasnya.
Lebih jauh Akbar mengatakan, keadilan substansif tidak terlihat dalam putusan MK. Menurutnya, keputusan MK tak akan mengurangi tekad koalisi merah putih untuk membangun Indonesia.

sumber