Meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak semua gugatan Prabowo-Hatta, namun sekelompok pengacara bersikukuh melanjutkan sengketa hasil Pilpres 2014 ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta.

Di antara para pengacara itu adalah Alamsyah Hanafiah and Partners. Untuk itu, Alamsyah Hanafiah mendatangi ruang Fraksi Partai Gerindra di DPR RI, Jakarta, Jumat (22/8). Mereka diterima oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Marthin Hutabarat.

"Sesungguhnya maksud kedatangan mereka untuk menyampaikan ada perasaan ketidakpuasan. Kita akan tampung dan kita akan salurkan kepada komisi yang berwenang," kata Marthin kepada wartawan.

Alamsyah Hanafiah yang saat itu tampil necis menyatakan, dirinya mendapat kuasa rakyat untuk melanjutkan perkara sengketa Pilpres 2014.

"Walaupun kami ini tim pengacara koalisi Merah Putih Prabowo-Hatta, tapi khusus hari ini kita dapat kuasa dari rakyat dan mendorong agar DPR RI membentuk Pansus kecurangan Pilpres," tutur Alamsyah.

Alamsyah mendorong DPR membentuk Pansus Pilpres dan meminta menunda pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden.

“Ini karena mereka masih berproses dalam upaya hukum gugatan sengketa Pilpres di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena ini masih sengketa di PN Jakarta Pusat, maka kami daftarkan pada 14 Agustus 2014 sebelum putusan MK dan DKPP yang diketok pada Kamis lalu," tambahnya.

Menurut Alamsyah, KPU, Jokowi, Jusuf Kalla, dan KPU DKI sebagai pihak tergugatnya. Sengketa ini terdaftar di PN Jakpus No: 387/PDT/-2014/PN,JKT.PST. Pihak penggugat adalah rakyat Indonesia selaku pemilih yang nota bene hanya delapan orang.

Dalam gugatannya, mereka mempermasalahkan pembukaan kotak suara oleh KPU pada tanggal 25 Juli 2014. Pembukaan kotak suara itu dinilainya dilakukan KPU sebelum mendapat izin dari MK pada 8 Agustus 2014.‎

“Sebelum ada perintah hakim MK, KPU membuka kotak suara setelah digugat Prabowo-Hatta, pasti ada yang tidak beres. Kenapa ini diabaikan,” katanya.

http://www.suarapembaruan.com/home/d...ngadilan/62742