JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Koalisi Merah Putih Tantowi Yahya mengatakan, pihaknya akan membicarakan soal pembentukan panitia khusus pemilu presiden (Pansus Pilpres) di Dewan Perwakilan Rakyat setelah Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan pihaknya atas sengketa hasil Pilpres 2014.

"Kita lihat perkembangan satu dua hari ini," kata Tantowi saat jumpa pers di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, ketika ditanya soal wacana pembentukan Pansus Pilpres di DPR.

Jumpa pers itu digelar untuk menyikapi putusan MK. Namun, Prabowo-Hatta tak hadir dengan alasan menjenguk para pendukungnya yang terluka saat kericuhan di Jalan Merdeka Barat siang tadi.

Hadir dalam jumpa pers tersebut Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Sekjen PPP Romahurmuziy, Sekjen PKS Taufik Ridho, Wasekjen PKS Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen PBB BM Wibowo, dan juru bicara Koalisi Merah Putih Tantowi Yahya.

Tantowi menekankan bahwa wacana pembentukan Pansus Pilpres itu bukan momok untuk menghalangi Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih seperti disampaikan berbagai pihak. Pembentukan Pansus, kata dia, bisa dilakukan setiap saat lantaran melekat pada anggota Dewan.

Lalu, langkah lain apa yang akan dilakukan pihaknya pascakeputusan MK? "Kita rapikan barisan untuk menjadi penyeimbang yang positif, tidak menjadi oposisi yang destruktif," jawab politisi Partai Golkar itu.

Tantowi juga menegaskan bahwa Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional tetap akan berada dalam koalisi Merah Putih. Komitmen itu, kata dia, disampaikan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dan Wakil Ketua Umum Demokrat Nurhayati Ali Assegaf.

JAKARTA, KOMPAS.com — Tiga politisi "The Three Musketeers" yang dipecat dari Partai Golkar, yakni Agus Gumiwang, Nusron Wahid, dan Poempida Hidayatullah, mensyukuri kekalahan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi. Mereka menyebut kemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai kemenangan rakyat Indonesia.
"Alhamdulillah bahwa gugatan yang diajukan capres nomor 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, ditolak seluruhnya oleh hakim Mahkamah Konstitusi," ujar mantan Ketua DPP Golkar, Agus Gumiwang, saat menggelar konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (21/8/2014) malam.

Agus mengatakan, dengan ditolaknya gugatan kubu Prabowo-Hatta oleh MK, maka Jokowi-JK resmi menjadi presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019. Untuk itu, Agus mengajak kepada semua kader Partai Golkar untuk mendukung dan mengawal pemerintahan Jokowi-JK.

"Pak Jusuf Kalla kader terbaik Golkar, kini menjadi wakil presiden. Oleh karena itu, tanggung jawab kita semua kader di seluruh Indonesia untuk mendukung dan mengawal pemerintahan yang dipimpin Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla," ujar Agus.

Sementara itu, mantan Wakil Bendahara Umum Golkar, Nusron Wahid, menganggap kemenangan Jokowi-JK seperti jargon Partai Golkar, yakni "Suara Golkar, suara rakyat". Menurut Nusron, hal tersebut membuktikan bahwa dirinya tidak salah pillih dalam menentukan dukungan kepada Jokowi-JK.

"Berdasarkan putusan MK, yang menang Jokowi-JK. Suara Golkar, suara rakyat, rakyat dukung Jokowi-JK," ucap Nusron.

Poempida tidak banyak memberikan komentar atas putusan MK. Dia mengaku hanya bisa terharu dan bahagia mendengar putusan MK yang menolak gugatan Prabowo-Hatta.

Poempida, Agus, dan Nusron dipecat dari Golkar karena dianggap bertentangan keputusan partai. Ketiganya adalah kader Golkar yang secara terbuka menyatakan dukungan kepada pasangan Jokowi-JK. Golkar berada di gerbong Koalisi Merah Putih sebagai pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Malam ini, majelis hakim konstitusi memutuskan menolak seluruh gugatan PHPU presiden dan wakil presiden yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan putusan di Gedung MK, Kamis malam. Sidang tersebut dimulai pada pukul 14.30 WIB, sementara putusan dibacakan pada pukul 20.45 WIB.