- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Pemerintah Siapkan Anggaran Pemilu Ulang


TS
hudaulfah
Pemerintah Siapkan Anggaran Pemilu Ulang
Pemerintah Siapkan Anggaran Pemilu Ulang


Quote:
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pemerintah telah menyiapkan skenario susulan jika ternyata hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk melakukan pemilihan ulang. "Kami harus siap dengan segala kemungkinan. Tidak ada istilah tidak bisa," ujarnya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis petang, 21 Agustus 2014.
Munculnya skenario tersebut, ujar dia, merupakan konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah. Sebab, dalam alam demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. "Butuhnya berapa lagi, kami enggak tahu, tergantung keputusan MK," kata Askolani.
Askolasi menuturkan, berkaca dari pemilihan presiden pada putaran pertama yang menghabiskan dana sekitar Rp 15 triliun, ia menyatakan pemerintah siap menggelontorkan dana sesuai kebutuhan di lapangan. "Bukan berapa pun, tapi kita tahu hitungannya masuk," ujarnya.
Meskipun demikian, Askolani menolak jika pemerintah dinilai telah melakukan pemborosan anggaran di tengah sulitnya meraih target pendapatan. "Enggak (boros), kita akan hemat-hemat dan hitungan hemat kita itu masuk. Demi demokrasi," ujarnya.
Seperti diketahui, pembacaan hasil putusan MK hingga petang ini masih dilakukan sembilan hakim konstitusi. Para hakim bakal memberikan keputusan ihwal sengketa pemilihan presiden-wakil presiden periode 2014-2019 tersebut.
Ada tiga skenario yang bisa dikeluarkan lembaga tertinggi konstitusi itu, yakni ditolaknya banding Prabowo berarti menang buat kubu calon presiden Joko Widodo (Jokowi). Kedua, dilakukan pemilihan ulang di beberapa tempat yang disinyalir telah terjadi kecurangan atau manipulasi suara. Opsi ketiga, semua gugatan Prabowo cs diterima yang berarti kemenangan buat pasangan presiden nomor urut pertama tersebut.
SUMBER
Munculnya skenario tersebut, ujar dia, merupakan konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah. Sebab, dalam alam demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. "Butuhnya berapa lagi, kami enggak tahu, tergantung keputusan MK," kata Askolani.
Askolasi menuturkan, berkaca dari pemilihan presiden pada putaran pertama yang menghabiskan dana sekitar Rp 15 triliun, ia menyatakan pemerintah siap menggelontorkan dana sesuai kebutuhan di lapangan. "Bukan berapa pun, tapi kita tahu hitungannya masuk," ujarnya.
Meskipun demikian, Askolani menolak jika pemerintah dinilai telah melakukan pemborosan anggaran di tengah sulitnya meraih target pendapatan. "Enggak (boros), kita akan hemat-hemat dan hitungan hemat kita itu masuk. Demi demokrasi," ujarnya.
Seperti diketahui, pembacaan hasil putusan MK hingga petang ini masih dilakukan sembilan hakim konstitusi. Para hakim bakal memberikan keputusan ihwal sengketa pemilihan presiden-wakil presiden periode 2014-2019 tersebut.
Ada tiga skenario yang bisa dikeluarkan lembaga tertinggi konstitusi itu, yakni ditolaknya banding Prabowo berarti menang buat kubu calon presiden Joko Widodo (Jokowi). Kedua, dilakukan pemilihan ulang di beberapa tempat yang disinyalir telah terjadi kecurangan atau manipulasi suara. Opsi ketiga, semua gugatan Prabowo cs diterima yang berarti kemenangan buat pasangan presiden nomor urut pertama tersebut.
SUMBER
0
774
Kutip
5
Balasan


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan