Koalisi Merah Putih Akui Putusan MK sebagai Hasil Akhir Pilpres
Kamis, 21 Agustus 2014 | 21:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Merah Putih pendukung calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengakui keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai hasil akhir Pemilu Presiden 2014. Meski demikian, Koalisi Merah Putih memberikan sejumlah catatan atas keputusan MK tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh para elite partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih dalam jumpa pers di Hotel Grand Hyatt, Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2014) malam. Hampir satu jam sebelumnya, MK telah memutuskan menolak seluruh permohonan gugatan Prabowo-Hatta terkait perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden.

"Kami Koalisi Merah Putih mengakui keputusan MK sebagai institusi yang menangani, mengadili, dan memutuskan hasil akhir pilpres," kata juru bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya, Kamis malam.

Malam ini Majelis Hakim Konstitusi menolak seluruh gugatan yang diajukan Prabowo-Hatta. Sidang putusan itu berlangsung Kamis (21/8/2014) mulai pukul 14.30 WIB sampai pukul 20.45 WIB. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan putusan di Gedung MK. Dengan keputusan tersebut, pasangan Jokowi-JK sah menjadi pemenang Pemilu Presiden 2014. Presiden dan wakil presiden terpilih tersebut akan dilantik pada 20 Oktober 2014.

Sumber

Koalisi Pendukung Prabowo-Hatta Diprediksi Bubar
Rabu, 20 Agustus 2014 | 09:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai koalisi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa diprediksi akan mengalihkan dukungan kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pengamat politik dari Center Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, mengatakan, partai-partai tersebut akan mempertimbangkan manfaat kekuasaan yang akan diperoleh dari pemerintahan selanjutnya. Menurut dia, mayoritas partai politik di Indonesia sangat memuja kekuasaan. Tujuan politiknya bukan untuk menyejahterakan rakyat, tetapi sebisa mungkin berinvestasi dalam pemerintahan yang berkuasa.

"Dalil saya, atmosfer politik yang memuja pragmatisme itu yang membuat koalisi permanen (pendukung Prabowo-Hatta) akan buyar. Saya tidak melihat koalisinya dibangun karena keprihatinan, tapi untuk kekuasaan," kata Kristiadi saat dihubungi, Rabu (20/8/2014).

Koalisi permanen yang mendukung Prabowo-Hatta adalah Gerindra, PAN, Partai Demokrat, PPP, PBB, Partai Golkar, dan PKS. Dari seluruh partai tersebut, Kristiadi yakin setidaknya Demokrat, Golkar, dan PPP akan mengalihkan dukungannya ke kubu Jokowi-Kalla. Menurut Kristiadi, PPP dan Golkar telah sejak awal mengalami gejolak di internal terkait pilihan koalisi kepada dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bertarung di Pilpres 2014.

Gejolak itu makin mengemuka setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Jokowi-Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019. Sementara itu, Demokrat, kata Kristiadi, cenderung menahan diri untuk menyamarkan ambisinya ada dalam pemerintahan selanjutnya. Faktor penyebabnya adalah hubungan politik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Meski demikian, Kristiadi berharap partai yang akan mengubah sikap politiknya harus memiliki landasan kuat dan sikap elegan sebelum membuat keputusan. Rasa keprihatinan pada kesejahteraan rakyat dan kesamaan ideologi harus menjadi pijakan utama sebelum memberikan dukungan tersebut.

"Kekuasaan itu ada karena mandat rakyat. Dalil itu yang seharusnya membuat partai berbondong-bondong mendukung Jokowi, bukan karena kekuasaan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, ada dua partai yang saat ini siap bergabung mendukung dirinya. Dua partai itu adalah Demokrat dan PAN. Jokowi tak menyebut detail alasan kedua partai itu akan mendukungnya.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua membantah dan menegaskan bahwa partainya tak akan merapat dan mendukung Jokowi-Kalla.

Sumber