JAKARTA, KOMPAS.com — Josaphat Tetuko Sri Sumantyo, ilmuwan Indonesia yang kini berkarya di Jepang, mengembangkan pesawat tanpa awak (unmanned aerial vehicle/UAV) berbadan besar bernama Josaphat Laboratory Large Scale Experimental Unmanned Aerial Vehicle (JX-1).

"JX-1 sementara ini terbesar di Jepang, dan mungkin di Asia," ungkap Josaphat dalam wawancara lewat e-mail dengan Kompas.com, Sabtu (16/6/2012).

JX-1 dibuat untuk melakukan pengujian perangkat gelombang mikro dan kamera untuk penginderaan jarak jauh yang selama ini juga dikembangkan di laboratorium miliknya, Josaphat Microwave Remote Sensing Laboratory (JMRSL), di Center for Environmental Remote Sensing, Chiba University, Jepang.

JX-1 dikembangkan sejak lima tahun lalu. Salah satu pertimbangannya adalah efektivitas biaya. Jika meminjam UAV untuk pengujian, prosedurnya cukup rumit dan memakan biaya besar.

"Misalnya pernah saya akan instal radar dan ditawari biaya senilai sama untuk membuat UAV berbadan besar lebih dari lima unit. Kalau punya UAV sendiri, bisa setiap saat menerbangkan sendiri dan tidak perlu khawatir untuk mengoperasikannya di daerah-daerah berbahaya," urai Josaphat.

Lebih besar, lebih mumpuni

JX-1 memiliki beberapa kelebihan dibanding pesawat tanpa awak lain di Jepang saat ini, utamanya dalam hal ukurannya.

"Angkatan bersenjata Jepang pun hanya mempunyai UAV originalnya dengan rentang sayap terbesar adalah 3 m, sedangkan JX-1 adalah 6 m dan dapat ber-payload sensor-sensor sekitar lebih dari 30 kg," tambah Josaphat.

Pesawat tanpa awak berbadan besar diperlukan untuk mengakomodasi perangkat dengan beragam frekuensi serta mendukung proyek Josaphat selanjutnya.

Josaphat menjelaskan, teknologi Synthetic Aperture Radar (SAR) di Jepang saat ini bekerja pada frekuensi L band dengan polarisasi linear. Sementara Josaphat sendiri mengembangkan SAR yang berbasis polarisasi sirkuler sebagai sensor SAR baru di dunia.

Supaya dapat dibandingkan dengan sensor sebelumnya, Josaphat tetap mengembangkan pada frekuensi yang sama. Sementara L band memiliki panjang gelombang yang cukup panjang sehingga dibutuhkan antena berukuran lebih besar.

"Agar dapat mengakomodasi perangkat pada frekuensi rendah ini hingga tinggi (sekitar 50 GHz), maka UAV ini dirancang mempunyai ruang besar sejak awal," papar Josaphat.

JX-1 juga dipersiapkan untuk mendukung penelitian berikutnya. Saat ini sedang dipersiapkan radar yang akan bekerja pada frekuensi P, S, C, X, dan Ku band. Ruang yang besar dibutuhkan untuk mengakomodasi payload misi secara bersamaan.

"Memang saat ini ada UAV kecil-kecil, tapi mempunyai keterbatasan fungsi dalam misi, termasuk flight endurance," kata Josaphat.

Selain soal ukuran, JX-1 memiliki kelebihan sebab dirancang tembus gelombang mikro dengan dielectric constant sekitar 1,5 atau material badan pesawat berkarakteristik mendekati udara. Dengan demikian, radar bisa disimpan di dalam badan pesawat sehingga lebih terlindungi dan pancaran gelombang dapat menembusnya.

Tulang punggung riset penginderaan jauh

JX-1 berhasil diterbangkan perdana pada 7 Juni 2012 lalu di Fujikawa Airfield. Setelah penerbangan perdana ini, JX-1 bakal siap mendukung beragam misi pengujian serta misi lanjutan berikutnya.

Saat ini, laboratorium Josaphat tengah mengembangkan Circularly Polarized Synthetic Aperture Radar (CP-SAR) sebagai SAR aktif sensor, GPS-SAR sebagai SAR pasif sensor, GPS-Radio Occultation (RO), dan Linear Polarized Synthetic Aperture Radar (LP-SAR).

JX-1 nantinya akan dimanfaatkan untuk menguji coba sensor tersebut. Setelah uji coba, sensor akan diaplikasikan pada mikrosatelit yang juga dikembangkan oleh Josaphat dan tim, bernama GAIA-I dan GAIA-II.

Josaphat menjelaskan, kedua mikrosatelit yang dikembangkan bertujuan untuk mengamati pergerakan kerak bumi sehingga membantu memprediksi gempa dan tsunami 3-5 hari sebelum kejadian. GAIA-I akan mengamati dalam resolusi lebih besar, sementara GAIA-II dalam citra yang lebih detail.

Di Jepang, teknologi yang dikembangkan Josaphat digadang mampu menjadi tulang punggung dalam riset penginderaan jauh. Nantinya, penginderaan jauh tak hanya mengandalkan radar dan satelit, tetapi juga didukung pesawat tanpa awak.

Saat ini, kata Josaphat, Malaysia dan Jepang sudah bekerja sama lewat program transfer teknologi untuk mengamati Semenanjung Malaysia. Josaphat berharap, Indonesia pun ke depan juga berminat mengaplikasikan teknologi yang dikembangkannya.

Komentar Pakar UAV Dunia tentang Gagasan Jokowi Memakai "Drone"
Rabu, 20 Agustus 2014 | 08:30 WIB

KOMPAS.com — Salah satu rencana presiden terpilih Joko Widodo adalah mengaplikasikan drone atau pesawat nirawak (UAV) untuk pemantauan. Rencana ini menuai reaksi positif dari banyak pihak. Namun, perencanaan tetap dibutuhkan.

Kompas.com menemui pakar radar dan pesawat nirawak dunia asal Indonesia, Josaphat Tetuko Sri Sumantyo, di Jakarta, Jumat (15/8/2014). Josh terdaftar sebagai profesor termuda di Chiba University, Jepang, sejak 1 April 2013. Ia telah menghasilkan radar, satelit, dan pesawat nirawak. Ia juga mengantongi 120 paten, 500 kali presentasi di banyak negara, serta profesor dengan dana terbanyak. Baca: Josaphat Tetuko, Pakar Radar dan UAV Dunia Asal Indonesia.

Josh memberikan gagasan dan masukan tentang apa yang harus dipersiapkan sebelum memakai drone. Berikut petikan perbincangan dengan Josh.

Presiden terpilih Joko Widodo rencananya memperkuat pertahanan dengan drone. Salah satu tujuannya untuk pemantauan laut. Bagaimana menurut Anda?

Ini sangat bagus karena pada dasarnya kita bisa mengurangi risiko kematian dari awak kapal atau petugas keamanan. Selain itu, kalau drone kita pergunakan setiap hari untuk pengawasan tapal batas, kan orang itu akan hitung-hitungan. Tahun depan Malaysia akan menggunakan drone yang saya buat untuk mengawasi tapal batas Indonesia. Sayang sekali, pihak Malaysia akan membeli teknologi orang Indonesia untuk menjaga perbatasan keamanan Indonesia.

Lalu, apa yang harus direncanakan oleh Indonesia ketika punya program menggunakan drone untuk pemantauan ini?

Hal lain yang mesti dipikirkan adalah undang-undang untuk keamanan menggunakan drone. Suatu saat, Indonesia kan akan berkembang, termasuk akan bertambah pesawatnya. Nah, ini kan dibutuhkan aturan.

Tidak hanya di Indonesia, di Jepang pun permasalahan ini belum jelas dan sedang dibahas. Misalnya, tentang klasifikasinya, ukuran besar-kecilnya, ketinggian menerbangkan drone seperti apa dan di mana saja, harus kita perjelas dulu kebijakan itu.

Namanya pesawat kan ada jalurnya. Nah, sekarang agar drone dapat terbang sesuai pada titik yang kita inginkan harus ada sistem navigasinya. Sistem pengamanannya juga, bahkan di Indonesia alat-alat yang digunakan untuk teknologi drone masih impor. Semua harus diperjelas. Jalurnya harus jelas untuk keamanan. Begitu pula untuk keamanan pengoperasiannya.

Jepang dan Amerika saja belum memikirkan sampai di situ. Ya, kita tidak pesimistis sebenarnya. Akan tetapi, cobalah untuk memperbaiki hal-hal yang seperti itu. Untuk standardisasi drone juga harus dipikirkan. Jadi, kita harus buat aturan yang jelas. Jika jalurnya tidak jelas, pesawat drone bisa menabrak kapal penumpang.

Nah, untuk mendukung ini, kita harus membuat teknologi sendiri. Jadi, kita tidak hanya bisa beli saja, tetapi juga memperjelas sistematika atau aturan mainnya dan dari drone itu sendiri.

Drone-nya sendiri?

Yang penting kita yang harusnya membuat teknologi itu. Sebab, dari segi keamanan, misalnya pengamanan data, kita sendiri yang kelola. Nah, kalau drone-nya kita ambil dari orang lain, kita tidak akan tahu secara penuh prosesnya. Setahu saya, ada delay satelit, yang mungkin saja ada perpindahan data dulu ke pembuat dan sebagainya. Agar terjaga keamanannya, teknologi kita harus buat sendiri. Selain itu, kita harus juga menyesuaikan drone yang dibuat dengan klasifikasi dan ciri yang ada di Indonesia. Drone yang kuat untuk alam Indonesia. Dibuatnya di Indonesia, risetnya juga harus di Indonesia. Kalau dari luar, belum tentu cocok.

Jadi, drone apa yang pas untuk keamanan di laut Indonesia?

Jadi, dari segi jangkauan, setidaknya harus menjangkau Zona Ekonomi Eksklusif. Jadi sampai batas itu, bisa bolak-balik. Jadi, enggak mungkin drone yang kecil, harus juga disesuaikan dengan kedalaman lautnya. Setiap jenis keamanan sangat bergantung dari besaran kedalaman laut. Jenis, kemampuan, jumlah dan biaya drone yang dibutuhkan sangat bergantung pada kedua hal itu.

Bagaimana efektivitas drone untuk pengamanan sebenarnya?

Jadi, pertama, drone itukan hanya sebatas mengetahui, bahwa oh di sini ada illegal logging, atau pengubahan tapal batas. Selama ini kan polisi laut kalau ada permasalahan langsung menembak atau lain sebagainya. Namun, drone posisinya tidak dapat untuk membuat tindakan bila ada permasalahan. Kalau tidak, malah drone kita yang malah ditembak. Jadi, kita harus membuat jaringan pada UAV-nya, itu kan hanya warning-nya, nanti info dari drone disalurkan entah ke polisi laut, instansi keamanan laut terdekat. Sistem keamanan seperti itu juga mesti dipikirkan.

Harapannya untuk pengembangan?

Kalau pengembangan di Indonesia itu bergantung pada ahlinya. Ada yang pintar membuat frame, ada yang membuat sistem di dalamnya, mesin, bodi, dan sebagainya. Selama ini, semua bersaing. Nah, saya berpikir bahwa kita harus menyatukan itu agar lebih berkembang lagi dengan baik, jadi mempersatukan ahli di Indonesia. Ini pelik sekali. Banyak orang Indonesia yang hebat. Ini hal yang mesti diperbaiki, misalnya dengan membuat sebuah konsorsium atau apa pun bentuknya itu. Itu harus ada figur yang bisa mempersatukan dan pengelolaan sumber daya manusia di Indonesia karena sebenarnya kita mampu mengatasi beberapa kekurangan yang saya sebutkan sebelumnya. Dulu, mungkin ada figur seperti Habibie, tapi sekarang belum ada.