Setelah menjalani persidangan yang marathon, terkait sengketa Pilpres 2014 besok (Kamis, 21/8) Mahkamah Konstitusi pun sampai pada tahapan pembacaan putusan. Untuk mengantisipasi keamanan, kepolisian akan menurunkan 4 ribu personil. “Jadi total semua ada 4 ribu personil, diambil dari satgas pusat, satgas daerah, brimob, reserse, intel, pokoknya lengkap deh. Untuk alat berat ada terrier, water cannon, barracuda hingga anjing pelacak,”ujar Kapolres Jakarta Pusat, Hendro Pandowo, saat dihubungi Rakyat Merdeka Online (Rabu, 20/8).


Satuan pasukan sebagaimana penjelasan Hendro Pandowo, akan dibagi ke dalam empat ring, ring satu dan ring dua yang berjaga di dalam lingkungan MK berjumlah masing-masing 300 orang. Hendro menjelaskan besok pagi arus lalu lintas di depan Gedung MK akan dialihkan. “Besok pagi sudah akan dimulai apel jam 7, pengalihan lalu lintas akan dimulai dari jam enam pagi sampai selesai,” ujar Hendro.

Kerahkan Brimob Polda Jawa Timur

Ratusan anggota satuan Brimob Polda Jawa Timur datang di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Rabu (20/8/2014) dini hari. Dua satuan setingkat kompi yang berjumlah sekitar 210 orang tiba di Stasiun Pasar Seneng sekitar pukul 02.30 WIB dengan menumpangi kereta api Gumarang dari Stasiun Pasar Turi, Surabaya.


Kehadiran sekitar 210 satuan Brimob ini untuk membantu Polda Metro Jaya dalam mengamankan MK saat pengumuman putusan sengketa Pilpres. Mengingat massa pendukung Prabowo-Hatta terus memadati depan gedung MK selama masa persidangan berlangsung.


Selain Brimob Polda Jatim, Polda Jateng dan Polda DIY pun mengirimkan pasukannya dengan masing-masing berjumlah 315 orang dan 105 orang yang rencananya akan bertugas hingga 24 Agustus 2014.


Sebelumnya, ribuan massa pendukung Prabowo-Hatta Tangerang Selatan dan Depok menyatakan siap mengepung gedung MK saat putusan sengketa Pilpres besok. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto pun mengatakan Mabes Polri sudah menyatakan Siaga 1 untuk seluruh wilayah Jakarta dan daerah sekitarnya.


Pengamanan akan dibagi dalam empat ring pengamanan di sekitar Gedung MK, Jakarta Pusat. Sementara beberapa lokasi yang juga mendapat penguatan keamanan adalah terminal bus, bandara Soetta, pusat kegiatan perekonomian dan kantor pemerintahan di sekitar Gedung MK termasuk Istana Merdeka yang jaraknya cukup dekat dari MK.

Titiek bilang Lebay

Aksi pengamanan ini dipandang berlebihan. Sebenarnya, pihak keamanan tidak perlu berlebihan alias “lebay” dalam mengawal aksi massa di tengah pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014, besok (Kamis, 21/8). Demikian menurut Ketua DPP Partai Golkar, Siti Hediati Hariyadi atau lebih dikenal dengan Titiek Soeharto.


Putri almarhum penguasa Orde Baru itu mengkritik sikap aparat keamanan. Titiek tidak setuju status Siaga I yang dikeluarkan oleh beberapa kepolisian daerah dan disetujui Kepala Polri Jenderal Sutarman. Siaga satu itu juga diikuti Mabes Tentara Nasional Indonesia.


“Lebay itu, berlebihan pakai siaga I segala, pakai senjata dan ada panser pula. Bangsa ini jangan dilawan dengan panser,” ujar Titiek kepada wartawan usai acara silaturahmi keluarga besar Partai Golkar, di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (20/8).


Bagi Titiek tak ada alasan untuk mengeluarkan status siaga satu karena capres nomor satu yang mengajukan gugatan ke MK, Prabowo Subianto, sudah menginstruksikan pendukungnya bahwa demonstrasi harus berjalan tertib.


Titiek pun menjamin massa yang terdiri dari relawan, kader partai Koalisi Merah Putih dan pendukung Prabowo-Hatta akan melakukan aksi dengan tertib. Titiek juga menganggap wajar jika ada massa yang datang dari luar Jakarta untuk mengikuti persidangan secara langsung. “Jadi tidak perlu pakai senjata walau itu katanya peluru karet. Gesekan itu ada kalau ada yang tunggangi. Massa pendukung Prabowo-Hatta saya jamin tertib,” jelas Titiek.


Sebelumnya memang berkembang atau dikembangkan isu bahwa Kubu pendemo yang selalu disebut sebagai kubu Prabowo akan mengamuk. Alasannya karena tidak terima kekalahan. Tentu saja berita ini menyesatkan, karena mendahului keputusan MK. Karena itu orang mempertanyakan kenapa aparat keamanan termakan oleh isu ini. Seakan-akan ingin mengadu kekuatan dengan kubu Prabowo. Kubu prabowo yang menjadi sasaran tuduhan. Netralitas aparat memang harus dibuktikan.

Ketua Tim Perjuangan Merah Putih untuk Kebenaran dan Keadilan, Yunus Yosfiah, kepada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta (Senin, 18/8) mensinyalir, “Saat 11 Juli, dua hari setelah pencoblosan Kapolri Sutarman, Panglima TNI Moeldoko dan Kapolda DKI Jakarta Dwi Priyatno datang ke rumah Megawati di Teuku Umar Menteng,” ujarnya.

Tim Perjuangan Merah Putih untuk Kebenaran dan Keadilan Prabowo-Hatta akan mengusut tuntas berbagai intervensi yang terjadi dalam pilpres 2014. Pertemuan sejumlah petinggi aktif dengan Megawati Soekarnoputri dua hari setelah pencoblosan, diduga menjadi bagian dari kegiatan tersebut.



Mantan Kepala Staf Sosopol ABRI itu mengaku mendapat bocoran tentang pertemuan di Rumah Mega yang berlangsung tertutup itu. Sutarman, Moeldoko dan Dwi Priyatno mendatangi rumah Mega pada siang hari, sekitar pukul 12.30. Kedatangan mereka untuk menyampaikan beberapa pengumuman.


Sebelum ketiganya datang, berdasar informasi yang diperoleh Yunus, di kediaman Mega sudah ada Capres PDIP Joko Widodo, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Yunus membeberkan panglima TNI Moeldoko datang berjaket hitam. Sementara Sutaraman datang berpakaian biasa dan Dwi Priyanto berpakaian dinas.


“Makanya saya akan mencoba melaporkan ini ke DPR. Tadinya ke MK juga saya mau beri tahu, cuma sudah telat. Jadi di DPR nanti bisa meminta keterangan orang-orang tersebut ngapain ke rumah Mega,” kata Yunus.


Menurut Yunus dirinya sudah pernah mengungkapkan hal ini kepada beberapa media, tapi keterangannya sering dihilangkan dan tidak muncul. “Ngapain Panglima TNI, Kapolri dan Kapolda kumpul di rumah Mega?” tanya Yunus.

Pertanyaan ini memang harus dijawab, agar kecurigaan bisa hilang.