Menebak Putusan Akhir MK di Judgment Day

Kompas. Babak akhir sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 menjelang. Rencananya, bila tak ada aral melintang, pada Kamis (21/8) esok Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan hasil sidang PHPU Pilpres yang telah digelar selama dua pekan terakhir. Setelah berbagai upaya konstitusional ditempuh, kedua pasang calon bersama tim sukses serta laskar pendukung masing-masih tentu saja harap-harap cemas menanti putusan MK. Sebuah putusan akhir dari proses panjang Pilpres yang bakal menentukan nasib kedua pasang capres. Ketegangan menuju hari penghakiman (judgment day), pun disambut oleh aparat keamanan dengan 42 ribu pasukan yang disiagakan.

Selain kekhawatiran terhadap stabilitas keamanan mengantisipasi dampak yang mungkin timbul dari putusan MK, yang menjadi perhatian utama publik saat ini tentu saja adalah putusan apa yang bakal diambil oleh MK terkait kasus PHPU yang tengah bergulir. Maka berbagai prediksi pun berkelindan dari lontaran analisis pengamat, netizen hingga tukang ojek menyongsong the judgment day besok.

Bagi kedua pasang Capres beserta tim sukses maupun pendukung, serta KPU sebagai pihak tergugat, putusan MK besok tentu saja menjadi pertaruhan. Yakni ajang uji kredibilitas siapakah dari kedua pasang Capres yang mampu mempertahankan pandangan hukum di altar penghakiman MK. Sementara bagi KPU, putusan MK bakal menjadi uji integritas becus tidaknya lembaga ini menyelenggarakan Pilpres dengan tetap lurus berada pada track konstitusi.

Esensi gugatan sengketa hasil Pilpres ini sesungguhnya menjadi pertaruhan nama baik KPU. Apapun nanti keputusan MK, menjadi alat bagi KPU untuk berkaca terhadap yang telah dikerjakan, sejauh mana capaian dan dampaknya dalam kehidupan berdemokrasi bangsa Indonesia. Bila mana ada materi gugatan Prabowo-Hatta yang dikabulkan, maka itu berarti rontok sudah integritas KPU sebagai lembaga yang diamanahi menyelenggarakan Pilpres dengan ekspektasi bahwa Pilpres tidak menyisakan masalah pasca pencoblosan 9 Juli 2014.



Terakhir, di artikel ini saya ingin meluruskan satu hal yang saya kira fundamental dalam membentuk pemahaman dasar terhadap proses penegakan konstitusi, yakni terkait istilah-istilah hukum. Selama ini terjadi salah paham bahwa putusan MK terkait PHPU Pilpres antara dua pilihan yakni MENERIMA atau MENOLAK gugatan pihak Prabowo-Hatta. Pandangan ini keliru. Soal gugatan diterima atau di tolak, itu terjadi di awal ketika penggugat mengajukan gugatan ke MK. Manakala MK menindaklanjuti sebuah gugatan dengan sidang-sidang seperti terjadi terkait PHPU saat ini, artinya gugatan tersebut sudah diterima. Jadi, putusan MK besok BUKAN lagi soal menerima atau menolak gugatan, akan tetapi MENGABULKAN atau TIDAK MENGABULKAN MATERI GUGATAN.