Pendukung Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi meminta partai yang terindikasi korupsi dan bergabung di koalisi Jokowi-JK tidak menduduki jabatan menteri.

"Perlu ditegaskan bahwa mereka yang bermasalah selama terlibat dalam pemerintahan SBY-Boediono, terutama yang terindikasi korupsi, tidak pantas mengambil posisi menteri," Koordinator Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Boni Hargens kepada wartawan, Rabu (20/8).

Kata Boni, selain menteri tidak boleh merangkap jabatan struktural partai, menteri juga bukan elite partai yang tersandung korupsi di masa lalu.

Boni mengakui parpol koalisi turut berjasa memenangkan jokowi-jk, tetapi itu tidak berarti elite partai yang bermasalah korupsi boleh menjadi menteri.

"Secara moral, mereka sudah gagal. Mereka miskin integritas. Masih banyak kader bagus dalam partai koalisi yang layak menjadi menteri," paparnya.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar diduga terlibat dalam kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kasus dugaan suap dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), diketahui bahwa uang senilai Rp1,5 miliar yang disimpan dalam kardus durian ditujukan untuk staf pribadi Menakertrans Muhaimin Iskandar, Fauzi.

Sumber: http://goo.gl/GdN8jw

makin rame nih PKB dengan kubu Jokowi, rebutan jabatan intinya