Peneliti CSIS: PKS Bisa Jadi Contoh Menteri Lepas Jabatan Parpol

Jakarta - Peneliti Centre for Strategic of International Studies (CSIS) Arya Fernandes mendukung gagasan Joko Widodo (Jokowi) melarang kabinetnya nanti rangkap jabatan di partai politik. Menurutnya, Partai Keadilan Sosial (PKS) bisa menjadi contoh tepat.

"Agar para menteri fokus, harus rela melepaskan jabatan di partai. Itu tidak susah juga karena sudah ada contohnya. PKS misalnya telah melakukan itu," kata Arya saat dihubungi detikcom Rabu (13/8/2014).

Salah satu contoh di PKS itu adalah Tifatul Sembiring. Ia rela melepas jabatannya sebagai Presiden PKS saat direkrut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merekrutnya sebagai Menkominfo di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Kata Arya, Jokowi juga harus tepat dalam memilih orang-orang yang akan mengisi posisi menteri dalam kabinetnya. Hal itu penting agar berbagai program yang akan dijalankannya bisa maksimal.

"Kalau ada tokoh yang misalnya pernah tersangkut kasus, akan menjadi sandera di pemerintahan. Jokowi harus mencari orang yang tidak mempunyai beban di masa lalu, yang tidak pernah berurusan dengan KPK, agar bisa fokus bekerja tidak tersandera kasus-kasus hukum yang ditangani KPK," imbuh Arya.

Arya menyarankan agar kabinet Jokowi nantinya diisi oleh kalangan profesional, baik dari dalam maupun luar partai. Semuanya harus memiliki kompetensi yang baik dalam bidang yang akan ditangani. "Harus jujur, bersih, dan punya integritas," ucap Arya.

Ditambahkan Arya, Jokowi juga perlu memasukkan orang-orang muda dalam kabinetnya nanti. Hal itu dirasa perlu agar tercipta gagasan-gagasan baru dalam memajukan Indonesia.

"Tentu syaratnya tidak hanya sekadar muda dan baru, tapi harus mempunyai kompetensi, pakar di bidangnya. Memiliki kualifikasi-kualifikasi dasar dalam proses penyaringan. Kompeten, bersih, jujur, mempunyai visi, dan lain-lain," jelas Arya.

"Tetapi ya Jokowi juga bisa mempertahankan orang-orang lama yang dianggap mempunyai prestasi, kinerjanya bagus. Karena tidak mudah mencari orang-orang seperti itu. Sama tidak mudahnya dengan mencari orang-orang muda yang mempunyai kompetensi bagus," tandas Arya.

om detik


Jokowi Akui Ada Perdebatan Internal Soal Menteri Lepas Jabatan Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Joko Widodo (Jokowi) mengakui ada perdebatan internal partai kerja sama mengenai gagasannya bahwa menteri yang ikut dalam kabinetnya harus lepas dari jabatan di partai politik (parpol).

"Ya, saya dengar begitu. Tapi, saya belum bertemu sih. Jadi, belum bisa komentar," ujarnya di Balaikota, Senin.

Jokowi pun enggan berkomentar tentang kelanjutan idenya itu, apakah dapat diterapkan dalam menyusun struktur kabinet atau tidak karena masih harus bertemu dengan para ketua partai kerja samanya.

"Nanti kalau saya sudah berkumpul, bertemu dengan ketua partai, baru akan lebih jelas," katanya.

Hingga saat ini, Jokowi belum dapat melakukan pertemuan dengan para ketua parpol karena kesibukan para ketuanya.

Ide menteri harus lepas dari jabatan di parpol secara tegas disampaikan Jokowi saat awal-awal pembentukan Tim Transisi.

Menurut Jokowi, hal itu didasari oleh efisiensi kerja karena menilai jabatan ketua parpol dan menteri sama beratnya, sedangkan dirinya ingin bekerja dengan gerak cepat.

Ia pun mengatakan, tidak ingin ada kepentingan selain untuk rakyat.

Beberapa pembesar partai kerja sama pendukung Jokowi pun menyatakan kesediaannya akan gagasan tersebut, seperti Ketua Umum Partai Nasionalis Demokrat (Nasdem) Surya Paloh.

Pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-M. Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) dalam pemilihan umum (pilpres) didukung Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Nasdem, Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia(PKPI).


dari kompas

agan setuju kebijakan menteri lepas jabatan politik atau nggak? dan apa alasannya ?