TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo usul agar menteri yang duduk dalam pemerintahannya kelak melepaskan atribut partai politik.

Usulan itu mendapat tanggapan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan pihaknya telah melakukan hal itu saat kadernya terpilih sebagai menteri.

"Kalau Pak Jokowi mewacanakan itu (rangkap jabatan menteri dan parpol), PKS sudah melaksanakan mungkin Pak Jokowi mentradisikan apa yang dilakukan oleh PKS, Pak Jokowi hanya membuktikan tradisi kita diikuti tradisi lain," kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/8/2014).

Hidayat mencotohkan saat Nur Mahmudi terpilih sebagai Menteri Kehutanan akhirnya melepaskan jabatannya sebagai Presiden PKS.

Jabatan Presiden PKS lalu diserahkan kepada Hidayat Nur Wahid. Hidayat kemudian terpilih sebagai Ketua MPR.

Akhirnya, posisi Hidayat digantikan oleh Tifatul Sembiring. Begitu pula saat Tifatul menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Tifatul digantikan oleh Lutfi Hasan Ishaq.

"Ketika terkena masalah kemudian digantikan Pak Anis Matta. Pak Anis lalu menanggalkan jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR," imbuhnya.

Menurut Hidayat dengan melepaskan jabatan di partai politik, maka seseorang akan berfokus dan memberikan banyak manfaat untuk lembaga negara.

"Kalau Pak Jokowi memberlakukan itu tentu hak prerogatif dia kalau Pak Prabowo ditetapkan oleh maka PKS berlakukan tradisi itu," ujar Hidayat.