TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengesahkan alat bukti KPU dengan catatan. Catatan tersebut diberikan karena masih terdapat kekurangan bukti fisik yang disampaikan KPU.

Tim hukum KPU, Ali Nurdin, mengatakan itu disebabkan dalil permohonan pemohon, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yang sangat banyak yakni daftar pemilih tetap (DPT) yang bermasalah di 48 ribu TPS.

"Memang membutuhkan jumlah data yang sangat besar terkait dalil pemohon adanya DPT bermasalah di 48 ribu TPS di seluruh Indonesia," ujar Ali saat persidangan terakhir perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di ruang sidang utama MK, Jakarta, Senin (18/8/2014).

Menurut Ali, beberapa KPU kabupaten sudah membuka kota suara. Namun masih banyak juga yang belum. Sementara daerah-daerah lain, kata Ali, sulit dijangkau sehingga ketika mereka menyusun daftar alat bukti, bukti fisik dari daerah tersebut belum tiba.

Ali pun berjanji untuk melengkapi alat bukti tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan Mahkamah yakni besok pada saat penyerahan kesimpulan sidang ke Mahkamah.

"Kami usahakan dan proses ini masih berjalan kami hampir 21 truk fuso lebih kami sampaikan ke Mahkamah. Kami upayakan dalam waktu singkat ini mencatat mengklarifikasi beberapa hal yang dianggap kurang," ujar Ali.

http://www.tribunnews.com/pemilu-201...-prabowo-hatta

bila si bengak husni kamil manik kalah , jokowi fix cuma jadi presiden pilihan tersangka


panastak dan andrew darwis pasti gelar demo dah di MK