AKARTA, KOMPAS.com — Mundurnya Karen Agustiawan dari jabatannya sebagai Dirut Pertamina dinilai sebagai puncak kebebalan terhadap pemerintah yang selama ini tidak profesional mengelola BUMN.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN M Said Didu mengatakan, Karen Agustiawan terlihat sudah capek menghadapi pemerintah yang kerap kali membuat Pertamina justru merugi. "Saya bisa menganalisis penyebab Karen mundur karena dia capek menghadapi dilema hadapi kebijakan pemerintah yang tidak profesional, seperti pengelolaan BBM subsidi yang berubah tiap saat," ujarnya saat berbincang dengan Kompas.com, Senin (18/8/2014).

Menurut dia, salah satu bentuk tidak profesionalnya pemerintah terhadap Pertamina adalah melarang BUMN migas itu menaikkan harga elpji non-subsidi 12 kg. Padahal, jika harga BBM itu tidak dinaikkan, perseroan bakal merugi cukup besar. "Saat ini saja Pertamina sudah rugi Rp 6 triliun dari bisnis elpiji 12 kg itu. Jika Pertamina rugi, ini berimplikasi hukum kepada dirut," lanjut Said.

Karen merupakan Dirut Pertamina dengan masa jabatan yang relatif lama, yakni hampir 5 tahun, dibandingkan dirut sebelumnya yang rata-rata diganti 2-3 tahun setelah menjabat. Sebelumnya, dia menggantikan Arie Soemarno.

Karen juga dinilai berhasil memperbaiki sistem di perusahaan yang masuk dalam daftar Fortune Global 500 itu.

Said mengatakan, dengan gaji sekitar Rp 200 juta sebulan, Karen kerap kali harus berhadapan dengan berbagai tekanan. Padahal, di perusahaan lain sejenis, Karen bisa mendapatkan gaji di atas Rp 500 juta per bulan tanpa harus menghadapi tekanan politik.

"Sementara itu, di perusahaan lain yang lebih profesional, Karen bisa digaji 2-3 kali lipat dari Pertamina," kata Said.

http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...0.Juta.Sebulan

mudah2an di era pemerintahan pakde jokowi bisa membuka gurita mafia yang ada di pertamina,