Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bergabung dalam koalisi Merah Putih untuk mendukung pasangan Prabowo-Hatta sebagai capres dan cawapres 2014. Setelah KPU menetapkan Jokowi-JK sebagai capres-cawapres terpilih, internal PPP kembali bergolak.

Kemungkinan, jika gugatan Prabowo-Hatta ditolak di MK arah koalisi PPP diperkirakan akan berubah. "Tergantung cabang mengambil keputusan, kenapa tidak (berubah) kalau cabang menghendaki seperti itu, mengapa tidak," kata Anggota Majelis Syariah PPP Muhammad Rodjak kepada wartawan di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (18/8).

Menurut Rodjak, selama ini PPP selalu mengambil peran dalam membangun bangsa dan negara. Dalam arti PPP sudah terbiasa merapat dan koalisi dalam pemerintahan.

"Kalau itu formalnya nanti, kalau DPP begitu bagus, kalau demikian, kalau terjadi perubahan orientasi dari koalisi Merah Putih ke Jokowi wajar-wajar saja," jelas Rodjak.

"PPP tidak pernah oposisi, kami pernah oposisi pada zaman Orde Baru, apa untungnya oposisi sekarang ini. Kami lihat manfaat dan mudaratnya," imbuhnya.

Untuk saat ini PPP masih fokus pada pembenahan internal. Termasuk mendesak agar Muktamar PPP digelar. Jika tidak digelar, dia mengancam akan mendemisionerkan PPP.

"Demisionerkan partai. Demisioner bisa terjadi kalau DPP mengabaikan (muktamar). Partai ini milik bangsa Indonesia," kata Rodjak.

Politisi Senior PPP itu menjelaskan, pasca ditetapkannya Ketua Umum Suryadharma Ali sebagai tersangka, organisasi partai tidak berjalan. Kemudian ditambah lagi pengurus-pengurus DPP PPP tidak juga peka terhadap masalah internal partai dan harus segera digelar muktamar.

"Ini bicara bagaimana partai bisa diefektifkan kembali. Itu prinsipnya. Kalau DPP PPP dan Ketum tidak efektif lagi membangun tugasnya, ini pelanggaran organisasi yang telah dilakukan," jelasnya.

Diakui Rodjak, memang secara de jure tidak ada yang dilanggar dalam hal ini. Tetapi, kata dia, sudah menjadi kewajiban pengurus bahwa partai harus dijalankan dan memiliki peran aktif dalam pembangunan bangsa ke depannya.

"De jure tidak ada, tapi kewajiban moral kami peringatkan. Kami punya tanggung jawab moral. Mukernas dia menjatuhkan palu gimana, enggak bisa. Harus disiplin, mukernas itu punya fungsi, mengusulkan supaya muktamar 2014 sah. Partai ini aset bangsa," jelas Rodjak.



golkar, PPP, siapa lagi? pks partai suci kah berikutnya?