Gerindra Tegaskan Saksi di MK Merupakan Yang Terbaik

JAKARTA, (PRLM).- Partai Gerindra menegaskan bahwa para saksi yang dihadirkan tim hukum Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan cawapres Hatta Rajasa di sidang sengketa Pilpres Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan saksi terbaik sehingga tidak menjelaskan kebohongan.

Dengan demikian, Seketaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani membantah, pandangan beberapa pihak yang mengatakan saksi Prabowo-Hatta tidak kuat dalam memaparkan pelanggaran tersetruktur, sistematis dan massif yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pilpres 2014.

"Saksi sebelumnya telah disumpah menurut kenyakinan dan agamnya. Dan keterangan yang dipaparkan memang apa adanya karena di bawah sumpah itu," kata Muzani di Jakarta Minggu (17/8/2014).

Menurut Muzani, pihak yang melakukan tudingan saksi Prabowo-Hatta tidak layak dan dibayaran, merupakan upaya beberapa pihak yang menginginkan pasangan nomor satu kalah dalam persidangan MK.

"Itu tentu saja isu miring. didengungkan lawan politik, saya yakin hakim itu berintegritas bisa menilai dan memutuskan mana yang benar," ucapnya.

Hal senada dikatakan Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo. Menurut dia, apapun keputusan MK, semua komponen masyarakat hendaknya menyikapi keputusan itu dengan bijak. Sehingga, keputusan MK itu bisa mengakhiri ketidakpastian pemerintahan baru akibat sengketa Pilpres.

"Tanpa bermaksud memengaruhi Majelis Hakim MK yang tengah menyidangkan perkara sengketa Pilpres 2014, saya berharap semua komponen masyarakat lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara yang pastinya jauh lebih strategis. Pekan ini, MK akan menetapkan keputusannya atas perkara itu," ujar Bambang.

Oleh karena itu, kata dia, apabila keputusan MK sejalan dengan penetapan KPU tentang calon presiden terpilih pada 22 Juli 2014, pemenang Pilpres hendaknya menerima keputusan itu dengan penuh kerendahan hati.

Sebaliknya, jika MK memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah TPS, PSU pun hendaknya dilakukan dalam suasana yang kondusif, tanpa harus mengganggu aktivitas masyarakat di semua daerah.

"Menghadirkan pemerintah baru pada 20 Oktober 2014 sudah menjadi kehendak bersama yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Semua institusi negara pun harus memiliki kehendak yang sama. Akan terjadi instabilitas yang sangat kompleks jika jadwal itu tidak terpenuhi," tuturnya.

Dengan demikian, menurut dia, biarkan MK independen memutus perkara sengketa Pilpres itu. Karena keputusan MK final dan mengikat, siapa pun harus hormat dan menaati putusan itu.

"Agenda nasional menghadirkan pemerintah baru pada 20 Oktober 2014 harus terlaksana. Ketidakpastian akibat sengketa Pilpres 2014 sebaiknya tidak dibiarkan berlarut-larut," ucap Anggota Komisi III DPR tersebut. (Miradin Syahbana Rizky/A-89)***

http://www.pikiran-rakyat.com/node/293339