Gaji Naik, Kinerja PNS Harus Digenjot
Minggu, 17 Agustus 2014 | 06:21 WIB

TEMPO.CO , Jakarta: Menyusul rencana pemerintah untuk menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil, Polisi dan Tentara Nasional Indonesia sebesar 6 persen tahun depan, pegawai yang gajinya dibayar negara dituntut menggenjot kinerjanya. Hal itu dinilai cukup adil, sesuai dengan besaran pendapatan yang juga terus naik. "PNS selalu mengeluh gaji mereka terlalu kecil, kinerjanya juga diperbaiki dong, kata Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti, ketika dihubungi, Sabtu, 16 Agustus 2014.

Destry bahkan menyarankan sistem penggajian PNS, polisi dan TNI menggunakan sistem merit. Sistem ini akan memberikan imbalan hasil kerja atau upah sesuai dengan kinerja pegawai. Artinya, jika karyawan mampu memperbaiki kinerjanya, mereka akan menerima kompensasi berupa penghasilan yang lebih besar, sesuai dengan perbaikan hasil kerjanya masing-masing. "Kalau mau jujur, kenaikan gaji 6 persen ini harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas sebenarnya," kata Destry. (baca:Gaji ke-13 SBY Rp 30 Juta)

Menurut Destry, selama ini sistem penambahan gaji dengan perhitungan kinerja sudah biasa digunakan oleh perusahaan swasta. Seharusnya, sistem yang sama juga bisa diterapkan kepada pagawai negeri sipil. "Kenaikan gaji mereka nantinya bisa dihitung berdasarkan kinerja, ada performance indikator. Imbalan akan bagus jika menunjukkan performa kerja yang bagus," kata dia.

Destry mengakui, untuk menerapkan sistem ini pada pegawai pemerintahan perlu diawali dengan penyusunan dan pembentukan sistem penilaian. Pemerintah harus membuat terlebih dahulu dasar-dasar penilaian untuk seseorang dinilai telah memperbaiki kinerjanya. Namun, jika ini bisa diterapkan ke pegawai pemerintah, maka abdi negara bisa berlaku profesional layaknya pegawai swasta. "Mereka harus mengubah mindset melayani bukan lagi dilayani," ujar dia.

Kemarin, seperti yang dibacakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pembacaan RAPBN 2015 di Sidang Paripurna disampaikan bahwa pemerintah dalam RAPBN 2015 akan menaikkan gaji PNS, Polisi dan TNI sebesar 6 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan kenaikan gaji ini dilakukan mengikuti laju inflasi yang diprediksi pemerintah berada di kisaran 4,4 persen.
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...Harus-Digenjot

Asumsi APBN 2015, Pemerintah Lebih Optimistis dari BI
Selasa, 24 Juni 2014 16:54 wib

Pembahasan asumsi makro di DPR. (Foto: Okezone) Pembahasan asumsi makro di DPR. (Foto: Okezone) JAKARTA - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) hari ini melakukan Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI guna membahas proyeksi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2015.

Gubernur BI Agus Martowardojo memproyeksikan besaran nilai tukar rupiah sepanjang 2015 akan berada dalam kisaran Rp11.900-Rp12.100 per USD. Menurut dia, angka ini didapatkan setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan tekanan ekonomi global dan nasional yang akan dihadapi Indonesia. "Untuk besaran inflasi kami perkirakan akan lebih baik yakni pada level 4 plus minus 1 persen, dan besaran pertumbuhan ekonomi ada pada range 5,4-5,8 persen," tutur Agus di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2014).

Sementara itu, dari pihak pemerintah, Menteri Keuangan Chatib Basri memaparkan, proyeksi asumsi makro ekonomi dari pihak pemerintah antara lain, asumsi pertumbuhan ekonomi 2015 akan berada pada level 5,5-6 persen dengan tingkatan inflasi pada range 3-5 persen. "Angka pertumbuhan ini jelas lebih baik karena angka 5,5 persen dalam APBN-Perubahan 2014 merupakan batas atas kita sedangkan pada Rancangan APBN 2015 merupakan batas bawah proyeksi," tuturnya.

Lebih yakin dari pada pihak Bank Sentral, pemerintah memproyeksikan nilai tukar Rupiah sepanjang tahun 2015 akan berada pada kisaran Rp11.500-Rp12.000. "Rupiah kami proyeksikan pada range itu sesuai dengan ekspektasi situasi nanti," ucapnya.

Chatib mengungkapkan, pemerintah mematok range suku bunga SPN tiga bulan pada kisaran 6-6,5 persen dengan mempertimbangkan dampak gejolak ekonomi global akibat rencana normalisasi sisi moneter Amerika Serikat oleh Bank Sentralnya, The Fed. "Kami proyeksikan segitu karena pada tahun 2015 ada kemungkinan The Fed akan buat normalisasi. Sehingga ini menyebabkan tingkat bunga di sana naik. Akibatnya akan terjadi outflow di Indonesia," terangnya.

Dari bidang energi, lanjut Chatib memaparkan, pemerintah yakin proyeksi lifting pada tahun 2015 akan menembus besaran 900-920 ribu barel per hari dan gas pada range 1.200-1.250 ribu barel setara minyak per hari. "Ini dengan perkiraan, Blok Cepu sudah mulai beroperasi maksimal pada tahun itu," tukasnya.
http://economy.okezone.com/read/2014...mistis-dari-bi

Harga BBM Bersubsidi Naik Rp1.500, Efek Inflasi 7%
Rabu, 13 Agustus 2014 | 07:20 WIB

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat Ekonomi Faisal Basri memproyeksikan dampak penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp1.500 di 2014 hanya menimbulkan efek inflasi sebesar 7%. Ia pun memperkirakan, bentuk penaikan BBM bersubsidi ini tak akan membuat kericuhan. Hal ini terbukti dari kebijakan pemerintah di 2013 lalu yang berhasil dalam menaikkan harga BBM bersubsidi. "Saya perkirakan efek inflasi hanya 7%. Dan itu saya rasa bisa diatasi dengan baik bila berkaca dari pengalaman di 2013," ujar Faisal di Jakarta, Selasa (12/8/2014).

Menurut dia, peluang penaikan harga BBM bersubsidi masih terbuka cukup lebar. Untuk itu kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dapat memanfaatkan peluang ini agar meninggalkan warisan yang baik bagi fundamental ekonomi nasional. "Makanya saya harapkan SBY bisa menciptakan legacy. Sebab, masalah ke depan itu adalah tingginya beban subsidi energi khsususnya ke BBM," ujar dia.

Faisal mengklaim, aksi penaikan sesungguhnya bisa dilaksanakan sejak Juli lalu. Di saat momen Ramadhan itu ia yakin demo penolakan di jalan tak akan terjadi. Apalagi jika berkaca pada kebijakan penaikan di 2013 lalu, pemerintah sukses menaikkan harga BBM bersubsidi. "Harusnya naiknya Juli kemarin sewaktu Ramadhan. Saya yakin nggak ada yang demo," ujar Faisal.

Setelah pemerintah kabinet ini berhasil menaikkan harga BBM bersubsidi, Faisal mengharapkan pemerintah selanjutnya menerapkan hal serupa. Menurut dia, subsidi energi tak perlu mengalami peningkatan. "Subsidi ada tapi ya jangan naik. Paling tidak mematok beban subsidi BBM sekian. Kemudian harga BBM bersubsidi disesuaikan dengan fluktuasi harga minyak mentah dan BBM itu sendiri. Jadi nggak seperti sekarang subsidi terus naik," tutur dia.
[url]http://ekonomi.inilah..com/read/detail/2126866/harga-bbm-bersubsidi-naik-rp1500-efek-inflasi-7#.U-_ukKhi7-s[/url]

Tim Jokowi Usul BBM Naik 40%, Ini Tanggapan Pemerintah
25 Jul 2014 16:47

Liputan6.com, Jakarta - Rekomendasi Tim Ekonomi Jokowi untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sampai 40 persen secara bertahap ditanggapi santai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung (CT).

Dia mengaku, penyesuaian harga bukanlah satu-satunya jalan untuk menyehatkan fiskal Indonesia. "Siapa yang bilang?. Timnya Jokowi kan?. Bukan Jokowinya. Saya selalu nggak mau bicara kenaikan harga BBM, tapi tentang penurunan subsidi BBM. Caranya nggak harus naikkan harga," kata dia di Jakarta, Jumat (25/7/2014).

Sebagai contoh, lanjut CT, melarang kendaraan pribadi untuk membeli dan mengonsumsi BBM bersubsidi. Itu merupakan salah satu cara untuk bisa menurunkan subsidi BBM. "Menurunkan subsidi BBM, jangan langsung dengan kenaikan. Yang kita harus bicarakan adalah penurunan subsidi BBM," ucapnya.

Dia menyarankan agar pemerintahan baru mengurangi anggaran subsidi BBM. Sebab alokasi subsidi BBM sudah terlalu besar sehingga memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Kenaikan harga BBM wajib dilakukan oleh pemerintah baru karena jumlah subsidinya sudah terlalu besar dan persentase terhadap pengeluaran pemerintah sudah besar. Daripada ini dibuang untuk suatu yang tak bermanfaat, lebih baik uangnya untuk mengurangi angka kemiskinan yang menjadi permasalahan sekarang," terang CT.

Sebelumnya, Ekonom Bank Standard Chartered yang juga Tim Ekonomi Jokowi Fauzi Ichsan menyarankan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga BBM 20 persen. Lalu presiden terpilih, Jokowi menaikkan lagi 20 persen. “Negara-negara miskin, seperti India, Vietnam dan Kamboja saja sudah memberlakukan harga BBM lebih mahal dari kita. Makanya pemerintahan SBY 20 persen, pemerintahan Jokowi 20 persen,” kata Fauzi.
http://bisnis.liputan6.com/read/2083...pan-pemerintah

Setiap BBM Naik Rp 1000 maka berdampak naiknya inflasi 1,5%?

Jakarta, EnergiToday -- Kebijakan pembatasan penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan premium hingga akhir tahun, dinilai sebagai opsi paling realistis yang dilakukan pemerintah saat ini ketimbang menaikkan harga karena lebih berisiko.

Menurut Pengamat Ekonomi INDEF, Ahmad Erani Yustika, kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini akan memicu kenaikan inflasi. Berdasarkan hitungannya, jika harga BBM subsidi naik Rp 1.000 per liter inflasi berpeluang naik mencapai 1,0-1,5%.

Selain dari sisi inflasi, kenaikan harga BBM juga memberikan dampak negatif bagi sisi sosial dan politik. "Apabila pemerintah saat ini ingin menaikkan harga BBM, saya rasa pemerintah sekarang perlu melakukan komunikasi dengan pemerintahan baru," katanya seperti yang diberitakan harian Kontan, Jakarta, Rabu (6/8).

Erani menjelaskan, komunikasi ini diperlukan untuk mengambil kebijakan yang tepat bagi pemerintah saat ini dan maupun bagi pemerintahaan berikutnya.

Namun, dirinya mengakui, jika harga BBM subsidi naik saat ini, pemerintahaan akan menghemat anggaran sehingga memberikan ruang gerak bagi pemerintah untuk membangun infrastruktur tahun ini. Jika kenaikan harga BBM dilakukan tahun depan, maka problem defisit anggaran akibat subsidi BBM baru akan terasa tahun depan
http://m.energitoday.com/2014/08/06/...flasi-naik-15/

------------------------------

Gaji PNS naik 6% di tahun 2015, tapi inflasi diassumsikan 4% dengan anggapan BBM belum naik. Kalau naik? Apalagi sampai 40% seperti maunya tim Jokowi? Maka diatas kertas, inflasi akan menjadi sekitar inflasi bisa mencapai 8-10% atau bahkan lebh. Terus apa artinya gahi naik hanya 6%? Secara teoritis, itu gaji PNS malahan mengalami penurunan nilai riel akibat kenaikan gajinya masih dibaah prediksi angka inflasi.

Kalau PNS kagak mungkin demo, tapi kalau hal sama menimpa kalangan buruh, dipastikan mereka akan demo sekitar Januari 2015 nanti bila BBM dinaikkan sebelum akhir tahun ini. Kabarnya buruh akan minta gaji minimal Rp 4 jeti perbulan, dengan assumsi belum ada kenaikan BBM untuk 2015. Kalau BBM naik? Kabarnya mereka bisa minta naik lagi sekitar 50% dari tuntutan Rp 4 juta untuk UMP tahun 2015, sehingga UMP 2015 bisa menjadi Rp 6 juta/bulan. Maka mampuslah banyak perusahaan dalam negeri dan asing.