Kemendagri: DKI Ini Kacau...
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri menyayangkan lambatnya manajemen kerja Pemprov DKI Jakarta. Hal ini terkait usulan pembuatan SK Mendagri atas pelantikan 106 anggota DPRD DKI Terpilih 2014-2019.
Direktur Fasilitas Kepala Daerah Direktorat Otonomi Daerah Kemendagri Dodi Riyadmadji mengaku baru mendapat usulan SK pelantikan anggota DPRD DKI pada Rabu (13/8/2014) sore.
"DKI ini kacau, ingin diangkat lebih dulu dari daerah lain tapi baru kemarin kasih usulan," kata Dodi saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Kamis (14/8/2014).
Padahal, sesuai SOP (standard operating procedure) yang ada, pembuatan SK memerlukan waktu hingga 14 hari lamanya. Meski demikian, karena hal ini mendesak, ia berjanji bakal secepatnya memproses dan menerbitkan SK Mendagri sebelum tanggal pelantikan, yakni pada 25 Agustus 2014. "Kami usahakan secepatnya (SK) keluar," kata Dodi.
Sementara itu, Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede optimis pelantikan anggota dewan terpilih tetap sesuai rencana awal. Ia mengakui, hingga kini, SK Pengangkatan dari Mendagri belum terbit.
Surat keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta atas penetapan 106 anggota DPRD DKI 2014-2019 telah diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Surat itu juga telah diteruskan ke Kemendagri melalui Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH KLN) DKI Jakarta. "Pengangkatannya tergantung kalau SK-nya sudah keluar. Mudah-mudahan semua sesuai rencana awal," kata Mangara.
Untuk acara pelantikan, Mangara menjamin tidak ada acara yang mewah. Pelantikan bakal diselenggarakan seperti pelantikan anggota DPRD tahun-tahun sebelumnya. Ia mengklaim, Pemprov DKI tidak mengalokasikan anggaran sama sekali untuk pelantikan anggota DPRD DKI.
"Kita dapat alokasi anggaran untuk Sekwan Rp 120 miliar. Dana itu untuk gaji pegawai, dan kegiatan operasional, bukan untuk pelantikan," kata dia.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi mengaku hingga kini belum mendapat undangan pelantikan anggota DPRD DKI terpilih. Ia justru melihat adanya ketidakharmonisan antara hubungan Kemendagri dengan Pemprov DKI. "Jaraknya itu dekat tapi jauh," ujar adik kandung Ketua DPD Gerindra DKI, M Taufik ini.
Dia mengaku tidak memiliki persiapan khusus jelang pelantikan. Sebab, Sanusi telah melakoni pelantikan wakil rakyat ini sejak periode-periode sebelumnya. "Kalau misalnya pelantikannya diundur, saya juga tetap anggota dewan," kata Sanusi berseloroh.
kompas
Alih2 mau beresin Jakarta malah makin kacau, makin hancur.... Hubungan komunikasi ama DPRD aja ga becus, ini mau hubungan ama yg lainnya? bodoh2 dah yg milih Wiwi kemaren !!!!
