Jakarta - "Kita minta seluruh DPKTb Jatim dibuka semua, yang dikabulkan Bawaslu Jatim hanya 6 kabupaten. Kalau dihitung ada sekitar 200 ribu DPKTb. Ini kita minta dipersoalkan sebab KPU Kab/Kota tidak ada yang menuruti begitu juga saat rekap tingkat Provinsi tetap tidak disampaikan walaupun saksi-saksi kita protes," paparnya.

Berbeda dengan Soleh, saksi kedua Akif mempermasalahkan kegagalannya menggunakan hak suara. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ini mengaku berasal dari Bekasi, namun dirinya tidak bisa memilih di Surabaya.

Akif menyatakan informasi mengenai sosialisasi pemilih kurang. Selanjutnya dia menanyakan info kepada Ketua BEM dan akhirnya memilih di TPS rumah sakit.
Akan tetapi, dirinya ditolak dan TPS ditutup meski antrian masih panjang. Usut punya usut setelah ditanyai oleh Juri Ardiantoro, ternyata Akif belum mengurus form A5 agar bisa memilih di TPS daerah dan TPS rumah sakit.
"
"Anda menjelaskan akan memilih di Surabaya, apa sudah urus A5?" tanya Juri.

"Memang belum," jawab mahasiswa ini singkat.

"Anda ditolak memilih di Surabaya, terus pergi ke RS apakah anda tahu siapa-siapa dari orang di RS yang bisa menggunakan hak pilih di situ?" lanjut Juri.

"Tidak," kata Akif.

Kami infokan bahwa orang yang memilih di TPS rumah sakit adalah orang-orang yang pakai A5 atau orang yang juga bekerja di rumah sakit. Cukup Yang Mulia," pungkas Juri mengakhiri.


mak jleb wkwkwkwkwkwkwk

lihat yang kasi bold merah tuh... diatas... mahasiswa ilmu sosial dan politik OMG


TEPUK JIDAT.....